Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Agar Tidak “Dipenalti”, Disdukcapil Lampung Utara Imbau Warga Segera Urus E-KTP

Agar Tidak “Dipenalti”, Disdukcapil Lampung Utara Imbau Warga Segera Urus E-KTP

BERBAGI
KTP Elektronik (ilustrasi

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lampung Utara mengimbau warga yang belum memiliki KTP elektronik (E-KTP) untuk segera mengurusnya sebelum batas waktu 31 September mendatang jika tak ingin terkena “penalti” atau sanksi administratif.

“Bagi warga yang belum punya E-KTP, segeralah mengurusnya sebelum akhir bulan depan jika tak ingin terkena sanksi administratif,” kata Kepala Disdukcapil, Azhar Ujang Salim melalui Sekretarisnya, Tien Rostina Pra, Senin (22/8/2016).

Sanksi administratif yang akan dijatuhkan bagi warga yang belum memiliki E-KTP, masih kata Tien, berupa penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana ‎yang ditegaskan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri belum lama ini. ‎Dengan penonaktifan NIK ini maka warga terancam tak dapat menggunakan pelayanan publik seperti layanan Bank, layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan lainnya.

“Ancaman sanksi yang akan diberlakukan cukup kuat dampaknya karena warga yang terkena sanksi akan kesulitan untuk mendapatkan layanan ‎publik seperti Bank, BPJS yang berbasis NIK,” paparnya.

Hingga saat ini, menurut Tien, warga yang telah memiliki E-KTP di wilayahnya‎ telah mencapai 82,5 persen atau 537.508 dari 651.394 warga yang wajib memiliki E-KTP. Dengan demikian, masih ada sekitar 113.886 warga wajib E-KTP yang belum membuat E-KTP.

“Warga wajib E-KTP yang belum ‎buat E-KTP berjumlah 113.886 atau 17,5 persen. Jika tak ingin terkena sanksi, segeralah membuat E-KTP yang sama sekali tak ada biayanya ini,” imbau perempuan berjilbab ini.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hingga batas waktu 31 September 2016. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, mengatakan, sanksi tersebut berupa sanksi administratif sehingga tidak mendapatkan pelayanan publik.

Menurutnya, sanksi administratif dari pemerintah bisa berupa penonaktifan KTP, sehingga kehilangan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal, nantinya seluruh pelayanan publik akan menggunakan NIK sebagai basis datanya.

“BPJS itu kan basisnya NIK, dan harus ada NIK untuk menjadi pesertanya. Kalau NIK-nya tidak muncul, ada hak dirinya sebagai penduduk yang tidak dapat dipenuhi,” katanya.