Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Bahas Raperda Urusan Kewenangan Daerah, Pansus DPRD Lampura dan Eksekutif tidak...

Bahas Raperda Urusan Kewenangan Daerah, Pansus DPRD Lampura dan Eksekutif tidak Melek Informasi

BERBAGI

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Panitia Khusus (Pansus) DPRD ‎dan pihak eksekutif Lampung Utara yang terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) urusan kewenangan daerah sepertinya kurang begitu mengikuti perkembangan informasi.

Hal itu dibuktikan dengan klaim belum mereka adanya peraturan turunan (Peraturan Pemerintah/PP) dari Undang – Undang nomor 23/2014 tentang Pemda yang menjadi pemicu ditundanya Raperda tersebut diduga tak sesuai fakta. Padagal, PP itu ternyata telah lama ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 15 Juni 2016 lalu dan telah diundangkan pada pada tanggal 19 Juni lalu. PP itu ialah PP Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana yang dilansir dalam laman resmi Sekretariat Kabinet Indonesia “Setkab.go.id” tertanggal 1 Juli 2016.

Dalam PP itu dijelaskan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah, menurut PP tersebut dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. Fleksibilitas.

“Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri (Mendagri, red) bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota,” bunyi Pasal 3 ayat (1,2) PP tersebut.

Sebelumnya, pada Kamis sore (30/9/2016), Pansus DPRD pembahasan Raperda urusan kewenangan daerah yang sempat berlangsung “panas’ memutuskan untuk menunda pembahasan Raperda. Alasannya, PP yang mengatur tentang UU nomor 23/2014 tentang Pemda yang menjadi landasan Raperda belum terbit.