Beranda Ekbis Keuangan Cederai Rasa Keadilan, Fraksi PKS Tetap Kukuh Tolak “Tax Amnesty”

Cederai Rasa Keadilan, Fraksi PKS Tetap Kukuh Tolak “Tax Amnesty”

BERBAGI
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad JunaidiAuly , dalam Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa di di Desa Candramukti, Kecamatan, Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat, Selasa (6/9/2016).

TERASLAMPUNG.COM — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap kukuh menolak kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dilakukan pemerintah dalam rangka menambal defisit anggaran negara. Menurut anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi FPKS, Ahmad Junaidi Auly, alasan terpenting penolakan FPKS adalah karena kebijakan tax amnesty mencederai rasa keadilan.

“Rakyat biasa saja harus patuh bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), ini konglomerat yang ngemplang pajak malah diampuni. Kira-kira bagaimana logika dan rasa keadilannya? Sebab itu kami sikap kami tak berubah, tetap menolak. Apalagi melihat realisasi penerimaan tebusan pajak yang baru mencapai Rp4 triliun dari target over optimistis sebesar Rp165 triliun,” ujar Junaidi, di sela Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa di hadapan pengurus PKS di Desa Candramukti Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat, Selasa (6/9/2016).

Sampai dengan disahkan pada 28 Juni 2016, FPKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

“Kami sudah sampaikan pandangan bahwa yang diperlukan adalah reformasi perpajakan, bukan justru pengampunan pajak yang tentu saja lebih menguntungkan wajib pajak beraset triliunan yang selama ini ngemplang,” lanjut legislator dari daerah pemilihan Lampung II ini.

Junaidi mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saja mengamini bahwa kebijakan tax amnesty ini terburu-buru.

“Sri Mulyani saja mengakui bahwa reformasi perpajakan seharusnya didahulukan dari tax amnesty. Tapi karena sudah terlanjur, terpaksa kebijakan tax amnesty harus diamankan juga. Tapi ya kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan penerimaan tebusan tax amnesty sampai Maret tahun depan,” ungkap mantan Ketua DPW PKS Lampung ini.

Selain itu Junaidi juga menyeru agar pengurus PKS dimana saja tetap memberikan kontribusi terbaik bagi negara maupun masyarakat di lingkungan terdekat.

“Meski saat ini Indonesia sedang defisit anggaran akibat belum tercapainya target penerimaan negara sebesar Rp219 triliunan, kita tetap harus bangkit. Tetap berkhidmat dan memberi kontribusi terbaik,” tandasnya.