Beranda Teras Berita Cegah KKN, Pemkot Bentuk Unit Pengendalian Gratifikasi

Cegah KKN, Pemkot Bentuk Unit Pengendalian Gratifikasi

BERBAGI
Walikota Herman HN memberikan pengarahan dalam sosialisasi unit pegendalian gratifikasi, Senin (18/7/2016)

TERASLAMPUNG.COM — Pemerintah Kota Bandarlampung menyosilisasikan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Senin (18/7/2016). UPG dibentuk untuk  mencegh dan meminimalisir ‘mewabahnya’ Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di  Pemkot Bandarlampung.

Bila merujuk undang – undang Nomor 20 tahun 2001, semua pemberian yang bermuara gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK. Bertalian dengan hal tersebut, Pemkot Bandarlampung membentuk tim pengendalian gratifikasi (UPG).

“Tim UPG nantinya bertugas melaporkan pemberian dari berbagai pihak terhadap kepala daerah atau aparatur pejabat di lingkungan Pemkot. Misalnya ketika saya sebagai walikota menggelar  perayaan ulang tahun atau pesta pernikahan anak, itu harus dicek kado atau pemberiana dari para tamu. Kalau ada pemberian bernilai uang di atas Rp1 Juta harus dilaporkan ke KPK,”katanya.

Dengan begitu, kata Herman, temuan terkait gratifikasi bisa diketahui lebih awal. “Ini juga agar tidak menyebabkan aparat Pemkot Bandarlampung tergelincir karena ketidaktahuannya, sehingga yang diterimanya menjadi temuan KPK yang berujung pada persoalan hukum berupa tindak pidana korupsi,”ujarnya.