Beranda Hukum Korupsi Kejaksaan Negeri Kotabumi Tangani Dugaan Pungli Prona Sertifikat Tanah di Desa Sri...

Kejaksaan Negeri Kotabumi Tangani Dugaan Pungli Prona Sertifikat Tanah di Desa Sri Agung

BERBAGI
Desmalia, penerima sertifikat Prona 2016 dimintai keterangan seputar pungutan liar dalam Prona.
Desmalia, penerima sertifikat Prona 2016 dimintai keterangan seputar pungutan liar dalam Prona.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi‎–Persoalan dugaan pungutan liar dalam Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sertifikat tanah warga di Desa Sri Agung, Lampung Utara mulai memasuki babak baru. Dugaan pungli itu kini telah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri, Kotabumi terhitung sejak Senin pagi (29/8/2016).

Langkah yang diambil oleh pihak Kejari Kotabumi ini bak angin segar bagi masyarakat maupun pihak yang diduga terlibat di dalamnya. Dengan begitu, kepastian hukum terkait persoalan ini dapat segera didapat sehingga tak lagi menyita perhatian dan cukup menghabiskan energi semua pihak.

‎Meski begitu, Kepala Seksi Intel Kejari Kotabumi belum mau bicara banyak terkait perkara yang baru mereka tangani tersebut. Ia mengatakan, persoalan ini baru sebatas penelaahan dan pengumpulan data dengan meminta keterangan dari salah satu warga penerima sertifkat Prona.

“Saya belum bisa berkomentar banyak. Semua masih kami lakukan penelaahan‎,” kata dia, Senin (29/8/2016).

Sementara, Desmalia, salah seorang warga penerima sertifikat yang sempat dimintai keterangan oleh pihak Kejari menuturkan bahwa dirinya diminta datang untuk dimintai keterangan seputar Prona di Desa Sri Agung 2016. Salah satu pertanyaan yang diajukan ialah apakah dalam proses pembuatan sertifikat itu, dirinya dikenakan biaya atau tidak.

‎”Saya bilang, saya diminta oleh pihak Kelompok Masyarakat uang sebesar Rp 600 ribu/sertifikat. Saya buat tiga sertifikat,” akuinya.

Terkait perkara dugaan pungli dalam Prona, Inspektorat sebelumnya membenarkan ada indikasi pelanggaran dalam Proyek Operasi Nasional Agraria sertfikat tanah yang mestinya gratis namun kenyataannya “berbayar”.

“(Hasil pemeriksaan sementara) Ada indikasi pelanggaran‎ dalam persoalan ini,” kata Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) Inspektorat, Jauhari mendampingi Sekretaris Sinar Barkah.

Pembuatan sertifikat tanah melalui proyek operasi Nasional Agraria (Prona) Lampung Utara tahun 2016 diduga dimanfaatkan oknum aparatur Desa sebagai “ladang rejeki” untuk kepentingan pribadi. Pungutan liar dengan dalih biaya pemberkasan ini diduga terjadi di Desa Sri Agung, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara. Tak tanggung – tanggung, besaran pungutan liar yang sejatinya tak dapat dibenarkan ini mencapa‎i Rp600.000/orang/bidang.