Beranda Teras Berita Kejati Lampung Periksa Dua Pejabat PPK Disnakertrans

Kejati Lampung Periksa Dua Pejabat PPK Disnakertrans

BERBAGI

M.Zaenal, Zaenudin Lukman/Teraslampung.com

Bandarlampung—Dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Lampung diperiksa Kejaksaan Tinggi Lampung, Kamis (3/4). Pemeriksaan merupakan kelanjutan dari upaya kejaksaan untuk menuntaskan perkara korupsi salah satu kegiatan ditahun anggaran 2013 senilai Rp2 miliar lebih.

Dua PPK tersebut adalah  Sudin (sekretaris) dan Anhar Parinduri (Kabid Pembinaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi (P2MKT). Selain dimintai keterangan, keduanya juga diminta membawa beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk kelangkapan data perkara tersebut.

“Kami hari ini memeriksa Anhar sebagai PPK salah satu kegiatan dalam anggaran Disnakertrans tahun anggaran 2013. Masih sebatas dimintai keterangan karena status perkaranya sendiri masih dalam pengumpulan bahan keterangan dan data,” kata Rudy Hartono selaku Ketua Tim, Kamis (3/4).

Anhar diperiksa sejak pagi, sempat diminta pulang oleh jaksa karena tidak membawa kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh penyidik dalam pemeriksaan.

“Sejak pagi kami mintai keterangan, tapi tadi kami suruh pulang dan kembali lagi hari ini juga, yakni untuk melengkapi data dokumen yang dibutuhkan,” ujar dia.

Rudy yang juga sebagai Kabag TU Kejati Lampung, menjelaskan, dalam perkara tersebut telah memeriksa 10 orang pegawai termasuk beberapa diantaranya adalah pejabat eselon III setingkat kepala bidang (Kabid).

“Kami sudah periksa sekitar 10 orang, seluruh pejabat juga sudah diperiksa kecuali kepala dinas, jadi kami belum pernah memeriksa untuk kepala dinasnya, karena memang tahapannya belum sampai kesana. Jika nanti materi data dan keterangan telah dirasa cukup, baru kami mememulai pada pemeriksaan kepala dinas,” kata dia.

Diakuinya, kendati masih dalam tahapan pengumpulan bahan keterangan dan data (Pulbaket/Puldata), namun tim telah menemukan adanya indikasi perbuatan tindak pidananya. “Kalau sementara ini sebenarnya perkaranya sudah adanya titik terang, karena kami dari tim sendiri telah menemukan adanya dugaan tindak pidananya. Tapi, kami belum berbicara mengenai berapa kerugiannya,” kata dia.

Dijelaskan, total anggaran tersebut merupakan akumulasi dari 40 kegiatan yang dipecah-pecah dari kegiatan pengadaan benda koleksi museum senilai Rp155 juta, pengadaan alat mesin pengolahan pupuk organik Rp1,5 miliar (inklud dana pendamping), angkutan transmigrasi dan barang bawaan sebesar Rp570 juta dan pengadaan pembekalan transmigrasi Rp114,4 juta.

“Memang kegiatanya dipecah-pecah menjadi kecil-kecil tapi ada satu kegiatan yang nilainya cukup besar. Nah kegiatan tersebut berdasarkan telaah awal dan bukti dokumen yang ada nampaknya mengarah pada satu tindak pidana,” kata dia.