Beranda Hukum Korupsi Kejati Lampung Siap Dukung Ungkap Kasus Makelar Proyek Rp 14 Miliar

Kejati Lampung Siap Dukung Ungkap Kasus Makelar Proyek Rp 14 Miliar

BERBAGI
Farizal saat bertemu dengan para rekanan di sebuah restoran di Bandarlampung, akhir Juli 2016.

Zainal Asikin|Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG–Kasus dugaan makelar proyek APBD Perubahan Provinsi Lampung 2016 terus bergulir. Setelah Polda Lampung, kini giliran pihak Kejaksaan Tinggi (Kejagung) Lampung menyatakan kesiapannnya mengungkap kasus yang merugikan para rekanan senilai Rp 14-an miliar dengan mencatut nama Gubernur Lampung itu.

“Kami akan segera ungkap kasus dugaan makelar proyek melalui tim TP4D bentukan dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Kami akan terus memantau dan mengikuti perkembangan kasusnya, yang saat ini tengah diselidiki Polda Lampung. Kasus ini dengan nilai cukup fantastis, yakni sebesar Rp 14 miliar. Kejaksaan tidak bisa menyelidiki kasus tersebut karena telah dilaporkan ke Polda Lampung dan sudah ditingkatkan ke peyidikan kasusnya,” Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Lampung, Yadi Rachmat, Jumat (9/9/2016).

Yadi mengatakan, untuk menjaga kelancaran proyek baik yang masih berjalan atau yang sudah diselesaikan di Lampung. Sebagai korps adhyaksa, pihaknya siap mengawal proyek strategis di Lampung terkait dugaan adanya penyimpangan anggaran didalamnya.

Untuk pengawalan proyek itu, kata Yadi, akan dilakukan oleh tim dari Pengawasan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Tim TP4D tersebut, bertugas khusus untuk memantau kegiatan dan proyek pembangunan strategis di daerah.

“Tim TP4D ini adalah program Kejagung, untuk tetap mengawal proyek strategis yang ada di daerah. Kami diminta untuk mengawal dari sisi hukumnya,”terangnya.

Menurutnya, pihaknya akan menyambut baik jika ada pihak-pihak yang meminta tim TP4D ini, untuk melakukan pendampingan hukum agar perjalanan proyek berlangsung lancar atau tidak adanya kendala, ataupun adanya penyimpangan.

“Kalau memang dirasa ada yang diperlukan dari segi hukumnya, kami akan siap mengawalnya,”jelasnya.

Kasus dugaan makelar kasus bergulir sejak Agustus 2016 lalu atau hanya beberapa pekan setelah pertemuan antara sejumlah rekanan dengan Kepala Biro Perekonomian Pemprov Lampung, Farizal Badri Zaini.

SIMAK: Video Pejabat dan Para Rekanan Soal Bagi-Bagi Proyek APBD P Lampung Rp52 Miliar

Seperti tersebar di dunia maya, video pertemuan para rekanan dengan Farizal itu dengan agenda menagih proyek yang dijanjikan Afrizal.  Mereka menagih karena masing-masing sudah setor yang dalam jumlah besar. Total jenderal yang disetor oleh 6-7 pengusaha nilainya mencapai Rp 14 miliar lebih.

Dalam video itu tergambar mimik dan gesture tubuh Farizal yang terdesak karena janjinya untuk memberikan paket proyek belum dipenuhi. Ia berkilah janji belum dipenuhi karena ada perubahan rencana terkait dengan ‘beliau’.

Farizal tidak memperjelas siapa “beliau” yang konon punya orotitas untuk memberi paket proyek senilai Rp 52 miliar.  Di rekaman video lain tergambar bagaimana Farizal mengaku bahwa yang dilakukannya terkait janji proyek memang bukan atas nama Gubernur Lampung.

Farizal akhirnya dilaporkan oleh koleganya sendiri, yakni Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Djoko Prihartanto. Djoko melaporkan Farizal  ke Polda Lampung dengan tuduhan tindak pidana penipuan dengan penggelapan.

BACA JUGA: