Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Massa Tuntut Dewan tidak Intervensi Bupati Lampung Utara

Massa Tuntut Dewan tidak Intervensi Bupati Lampung Utara

BERBAGI
Tanda gambar Agung Ilmu Mangkunegara dan Paryadi dalam Pilkada Lampung Utara.

TERASLAMPUNG.COM, Kotabumi–Ribuan massa mendatangi DPRD Lampung Utara, Rabu (7/5) pagi. Mereka menuntut wakil rakyat itu tidak mengintervensi Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Lampung Utara mendatangi gedung Dewan dengan menggunakan puluhan truk dan kendaraan roda dua. Mereka langsung mengepung gedung wkail rakyat tersbeut.

Pengunjuk rasa sekira 5 ribu orang itu berupaya masuk ke dalam gedung melomoati pagar, namun aparat kepolisian yang berjaga di depan gerbang menghalangi.

Dalam orasinya, massa menuntut anggota DPRD setemoat tidak selalu mengintervensi kebijakan bupati. Apalagi hendak memaksa agar Agung Ilmu Mangkunegara segera  mengganti wakilnya, Paryadi, karena saat ini masih dalam kondisi sakit.

Pengunjuk rasa yang berlangsung cukup lama ini, juga menilai Dewan berupaya mengganjal kebijakan bupati dan wakil bupati terpilih. Pendemo menganggap desakan tersebut sengaja dilakukan untuk kepentingan kelompok.

Perlu diketahui, Wakil Bupati Lampung Utara Paryadi tidak turut dilantik pada 25 Maret 2014 karena sakit dan masih berada di salah satu rumah sakit swasta di Bandarlampung. Gubernur Lampung Sjachroedin ZP hanya melantik Agung Ilmu Mangkunegara sebagai bupati.

Hingga dua bulan masa jabatan Bupati-Wakil Bupati, Paryadi dikabarkan belum juga mengantor. Hal itu yang memicu DPRD setempat mendesak Agung mengajukan wakil pengganti Paryadi.

Namun, massa menilai DPRD mencari kelemahan untuk menggulingkan wakil bupati terpilih, sebab tak mampu melaksanakan kewajibannya akibat sakit. Anggota Dewan  dianggap mengabaikan dasar hukum, yakni memberi kesempatan bupati mencari pengganti apabila 6 bulan terjadi kekosongan jabatan.

Koordinator aksi Yopi mengatakan, anggota Dewan selain mengusik wakil bupati yang sakit, juga kerap mempersoalkan kebijakan Agung saat memutasi di lingkungan Pemkab Lampung Utara.

“Jika Dewan terus melakukan kehendaknya tanpa memerhatikan kepentingan pembangunan masyarakat, kami anak kembali mengepung Gedung DPRD dengan massa yang lebih banyak lagi,” kata Yopi.

Aksi massa ini berakhir setelah perwakilan mereka  memastikan perwakilan rakyata menenuhi semua  tuntutan yang diajukan. Sebanyak 10 orang dari massa diizinkan aparat masuk ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya.