Beranda Views Opini Mewaspadai Taktik Licik dan Panik Singapura Persulit WNI Ikut “Tax Amnesty”

Mewaspadai Taktik Licik dan Panik Singapura Persulit WNI Ikut “Tax Amnesty”

BERBAGI

Alois Wisnuhardana

Program amnesti pajak memasuki babak baru. Nasabah-nasabah kakap WNI, yang selama ini menyimpan uang mereka di perbankan Singapura, sebagian mulai menarik dananya dan memindahkannya ke perbankan Indonesia. Pemindahan dana WNI yang berada di luar negeri merupakan paket tak terpisahkan dari program amnesti pajak yang ditawarkan Pemerintah kepada para WNI.

Jika disederhanakan, tawaran Pemerintah kepada para pebisnis ini jelas dan terang benderang. “Jika kamu mau kekayaanmu di masa lalu yang kamu kumpulkan dari bumi Indonesia tak perlu lagi dikutak-kutik bersih tidaknya, legal ilegalnya secara perpajakan, bawalah kembali dana-dana yang dulu Anda kumpulkan dari tanah negeri Indonesia dan kini Anda simpan di Singapura atau negara-negara lain manapun.”

Singapura, yang selama ini menjadi surga penampungan uang para pebisnis dari Indonesia, mulai kelihatan belangnya, dan mulai belingsatan mencari jurus ampuh penangkal amnesti pajak bikinan Jokowi.

Di mana-mana di setiap negara, juga di Singapura, perbankan memberikan kemudahan siapa saja yang mau menyimpan uang di negeri tersebut. Tapi begitu mau ditarik, mereka akan membuat sistem serumit-rumitnya supaya uang nasabah tak pergi. Kalau dianalogikan, ini mirip orang bikin kartu kredit. Saat membuat, iming-imingnya dahsyat. Pas pemiliknya berniat menutup, sejuta alasan dan ancaman dikeluarkan oleh bank penerbitnya.

Dalam level negara, apalagi seperti Singapura, di mana kurang lebih 40% uang yang berputar di negeri itu adalah simpanan para nasabah asal Indonesia, penarikan uang sebesar itu akan jadi masalah besar. Jika para nasabah itu benar-benar mengikuti program amnesti pajak di Indonesia separuh saja jumlah uang yang tersimpan di perbankan mereka berpindah ke Indonesia, itu akan membuat guncangan besar.

Rush, penarikan uang secara besar-besaran dalam waktu singkat, juga bisa berdampak psikologis terhadap nasabah lokal Singapura sendiri. Jika bank sudah mengalami rush, kemungkinan terbesarnya adalah kolaps.

Perhatikan Taktiknya!

Cobalah perhatikan jurus-jurus negeri singa itu menangkal penarikan uang nasabah yang berasal dari Indonesia. Setidaknya ada lima yang dapat ditelisik.

Pertama, ketika Presiden Jokowi mulai berkampanye ke mana-mana tentang amnesti pajak, Singapura langsung pasang kuda-kuda tingkat pertama. Apalagi ternyata animo masyarakat sangat besar. Dari yang sekadar ingin tahu, sampai yang benar-benar tertarik dengan program ini.

Ketika Jokowi menawarkan tebusan sebesar 2% dari seluruh harta yang mereka laporkan, Singapura langsung mengiming-imingi nasabah-nasabah kakap itu dengan bunga berkisar 3-4%. Jauh di atas bunga normal yang berlaku pada saat itu.

Kedua, ketika sosialisasi makin intens dan para pengusaha dan nasabah besar mulai merasakan manfaat atau keuntungan jika ikut program amnesti bagi bisnis dan kepentingan ekonomi politik mereka, Singapura memasang jurus lebih agresif. Mereka memberikan iming-iming lebih (carrot), mulai dari layanan premium sampai dengan bunga tinggi, tapi juga disertai ancaman (stick) bahwa jika mereka menarik dana mereka dari Singapura, transaksi ini akan harus dilaporkan oleh otoritas perbankan negeri itu dan akan dicatat sebagai transaksi mencurigakan (suspicious transaction report, STR).

Perhatikan taktik ini lebih cermat. Ketika perbankan-perbankan negeri itu menampung dana-dana dari nasabah asal WNI, mereka tidak mencatatnya sebagai transaksi mencurigakan dari negara lain. Mereka tidak menanyakan dari mana uang itu berasal. Pokoknya, asalkan uang masuk ke negeri itu, bisnis bisa berjalan, dan ekonomi mereka bisa bergerak kencang.

Begitu Indonesia menawarkan program amnesti, Singapura langsung kelabakan dan menakut-nakuti nasabah yang mau menarik dananya. “Awas ya, ini kami catat sebagai transaksi mencurigakan!” begitu mereka mencoba menggertak. Ini pula yang menjadi alasan sebagian WNI untuk membawa pulang uang mereka ke negeri sendiri.

Tapi lagi-lagi, jurus ini segera ditangkal. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani segera menghubungi Deputi Perdana Menteri Singapura untuk menanyakan perihal ini. Jawaban resmi Singapura: “Itu adalah prosedur resmi biasa karena negeri itu tergabung dalam gugus tugas yang disebut Financial Action Task Force (FATF) yang mensyaratkan adanya pencatatan tersebut.”

Dengan kata lain, sebenarnya nasabah tak perlu khawatir bahwa transaksi tersebut mencurigakan, karena tujuan pengalihannya jelas, untuk mengikuti amnesti pajak yang ditawarkan Pemerintah Indonesia.

UU Pengampunan Pajak adalah instrumen legal dari sisi hukum Indonesia, sehingga jika WNI mengikuti program ini, mereka justru mendapatkan perlindungan hukum perpajakan di Indonesia, karena Pemerintah tidak akan lagi mengutak-atik asal-usul uang tersebut dari mana atau sudah bersih dari kewajiban pajak atau belum. Si nasabah cukup membayar tebusannya sebesar 2%, lalu membawa dana yang mereka simpan di luar negeri tersebut ke Indonesia.

Ketiga, Singapura mulai menjadi agak panik dan mulai khawatir akan terjadi rush (penarikan uang dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat) akibat daya tarik yang ditawarkan oleh program pengampunan pajak Pemerintah Indonesia. Selain itu, Pemerintah sudah mulai menyerukan untuk masuk ke dalam wilayah nasionalisme.

“Jika uang-uang yang sekarang ini kamu miliki dahulunya kamu dapat dari bumi Indonesia dan sekarang kamu simpan di Singapura, sudah sepantasnya uang-uang itu kamu putar kembali di Indonesia. Apalagi Pemerintah tak cuma menawarkannya dan membawa pulang sebagai simpanan, tapi juga sebagai instrumen investasi di berbagai bidang yang menjanjikan,” begitu kira-kira jurus Pemerintah Indonesia memikat para nasabah kakap itu.

Sekali lagi, hak untuk memindahkan memang terletak di tangan nasabah sendiri. Tapi Pemerintah juga berkewajiban dan punya instrumen perpajakan, yang sudah pasti akan digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satunya pasti dari nasabah-nasabah kakap, yang justru tak mau memanfaatkan program amnesti ini. Jokowi sendiri mengaku punya daftar nama-namanya. Nantinya tinggal dikroscek siapa yang ikut dan siapa yang tidak.

Keempat, rupanya ancaman laporan polisi atas pemindahan atau repatriasi dana dari Singapura ke Indonesia justru jadi blunder berikutnya bagi Singapura. Mengapa? Singapura terikat dan tergabung dalam gugus tugas yang dinamakan Financial Action Task Force (FATF) for Anti Money Laundering. Gugus tugas ini adalah inisiatif global dalam mencari cara untuk mencegah praktek pencucian uang antarnegara dan antarbangsa.

Pelaporan repatriasi dana sebagai laporan transaksi mencurigakan di wilayah otoritas Singapura tidak otomatis dapat dianggap sebagai pencucian uang, karena pemerintah Indonesia telah memberikan kepastian hukum, melalui UU Pengampunan Pajak, bahwa repatriasi tersebut adalah legal dari sisi hukum nasional dan diterima dari sudut pandang kesepakatan atau hukum internasional.

Kelima, tarik-menarik uang ini sudah masuk pada wilayah nonteknis semata. Ada unsur nasionalisme, ada unsur keadilan, ada unsur patriotisme. Pemerintah Indonesia, melalui amnesti pajak, tengah mengusahakan secara maksimal untuk merepatriasi dana-dana yang dulunya didapat oleh para WNI dari bumi Nusantara ini. Pemerintah tak cuma berkoar dan bicara muluk-muluk soal nasionalisme, tapi sekaligus menawarkan kepada para pemilik uang itu sejumlah investasi di berbagai bidang yang menarik, mulai dari infrastruktur, perkebunan, energi, transportasi, dan properti.

Lalu, mengapa Singapura begitu khawatir nasabah-nasabah WNI akan menarik uangnya dari bank-bank Singapura dan memindahkannya ke perbankan Indonesia? Mengapa mereka mati-matian mempertahankannya? Karena mereka benar-benar bisa tercekik lehernya secara ekonomi ketika terjadi pemindahan uang yang masif dari negara tersebut.