Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pemkab Lampung Utara Segera Serahkan KUA-PPAS Perubahan 2016 ke DPRD

Pemkab Lampung Utara Segera Serahkan KUA-PPAS Perubahan 2016 ke DPRD

BERBAGI
Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Lampung Utara, Desyadi

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Pemkab Lampung Utara segera menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan tahun 2016 kepada pihak DPRD untuk segera dibahas.‎ KUA-PPAS ini merupakan pintu masuk dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ‎Perubahan (RAPBDP) tahun 2016.

‎”Minggu ‎ini, KUA-PPAS perubahan 2016 akan kami serahkan ke DPRD,” kata Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), Desyadi, Rabu (24/8/2016).

Menurut Desyadi, dengan diserahkannya KUA-PPAS ini, maka tahapan selanjutnya yang akan dilakukan ialah pembahasan di tingkat DPRD yang melibatkan berbagai instansi terkait. Setelah pembahasan, tahapan selanjutnya ialah penandatangan nota kesepakatan KUA-PPAS. Nota kesepakatan inilah yang akan menjadi dasar pembahasan RAPBDP tahun anggaran 2016.

“KUA-PPAS ini pintu masuk untuk membahas RAPBD Perubahan tahun anggaran 2016 ini,” terangnya.

Desyadi menuturkan, KUA-PPAS maupun RAPBDP yang akan dibahas dalam waktu dekat ini sifatnya hanya penyesuaian program Pemkab dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat. Penyesuaian ini dilakukan untuk memprioritaskan program – program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sedangkan program yang tak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat akan dipangkas sementara waktu.

“Karena sifatnya penyesuaian, tentu akan ada anggaran instansi yang dipangkas dan dialihkan ke instansi lain untuk kepentingan masyarakat,” paparnya tanpa menyebutkan total anggaran dalam KUA-PPAS perubahan 2016.

Sementara mengenai pengajuan KUA-PPAS untuk RAPBD tahun anggaran 2017, Desyadi mengatakan, sejatinya KUA-PPAS itu telah diserahkan oleh pihaknya pada bulan Juli silam. Namun, pembahasan KUA-PPAS untuk anggaran 2017 belum dapat dilakukan dikarenakan pihak DPRD meminta untuk menundanya hingga perubahan struktur organisasi dilakukan. Restrukturisasi ini sendiri belum dilakukan akibat Peraturan Daerahnya belum disahkan hingga kini.

“Karena restrukturisasi organisasi belum dilakukan, pihak DPRD meminta pembahasan KUA-PPAS 2017 ditunda dulu,” terang dia.