Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pengurus DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Lampung Utara 2016-2021 Dikukuhkan

Pengurus DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Lampung Utara 2016-2021 Dikukuhkan

BERBAGI
Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Lampung Utara, Iwan Setiawan menandatangani Pakta Integritas.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Lampung Utara, Iwan Setiawan mengaku prihatin dengan praktik korupsi yang makin membudaya di Indonesia. Padahal, praktik seperti ini semestinya dapat dihilangkan karena hanya membawa kerugian bagi masyarakat.

‎”Praktik korupsi saat ini seperti sudah menjadi budaya. Bahkan semakin menggerus budaya kearifan lokal,” kata Ketua DPD GMPK Lampung Utara, Iwan Setiawan usai prosesi pengukuhan GMPK periode 2016 – 2021, di gedung KORPRI, Rabu pagi (12/10/2016).

Besarnya uang yang dihasilkan dari praktik korupsi, kata Iwan, membuat sejumlah orang tergoda untuk berkecimpung di dalamnya meski hal ini nyata – nyata merugikan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan kian membudayanya praktik korupsi ‎di kalangan masyarakat hingga mencapai tingkatan yang mengkhawatirkan.

‎”Tidak ada tawar-menawar untuk praktik korupsi. Kalau enggak penjara, ya masuk rumah aakit,” tegas dia.

Menurut Iwan, hal itu mengingat hebatnya daya rusak dari praktik korupsi ini, tokoh adat Lampung Utara ini menyatakan tak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk tidak memeranginya secara bersama – sama. Karena sejatinya, perang terhadap korupsi tak bisa dilakukan sendiri – sendiri melainkan secara bersama – sama.

“Mudah – mudahan, seluruh pengurus GMPK mampu mengemban amanah ini dengan baik sehingga dapat menjadi ladang ibadah,” harapnya.

‎‎Di tempat sama, Sekretaris Jenderal DPP GMPK, Erif Hilm,i mengatakan lahirnya GMPK ini berawal dari rasa kegundahan atas mengguritanya praktik korupsi di negeri ini. Kian mengguritanya praktik korupsi, terusnya lagi, membuat tujuan dari berdirinya negara Indonesia jauh dari kata tercapai.

“Praktik korupsi yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda ini kian mengakar di era sekarang,” katanya.

Menurut Erif, praktik korupsi yang terdiri dari berbagai unsur di antaranya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, merugikan keuangan negara begitu sulit untuk diberantas. Sebab, praktik korupsi dianggap sejumlah masyarakat sebagai suatu kebiasaan dalam kehidupan sehari – hari dan dianggap sebagai sebuah kesalahan administratif.

“Padahal, praktik korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena telah merusak sendi – sendi kehidupan dan mempersulit tercapainya cita – cita nasional,” papar pensiunan Polri itu.

Di lain pihak, Pemkab Lampung Utara melalui Asisten I, Yuzar berharap kehadiran GMPK ini akan mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam memerangi korupsi sehingga beban para penegak hukum akan berkurang. GMPK juga diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk membudayakan anti korupsi di dalam kehidupan mereka.

“Mari jadikan momen ini sebagai tonggak untuk memerangi korupsi,” imbaunya.