BERBAGI
Ridho Ficardo

TERASLAMPUNG.COM — Bersama Lampung Post dan Tribun Lampung, baru-baru ini Teraslampung.com menyambangi kediaman Gubernur Lampung Ridho Ficardo, Mahan Agung, Bandarlampung. Teraslampung lebih dulu datang, sekitar pukul 22.00 WIB. Sejam kemudian jurnalis Tribun Lampung dan Lampung Post bergabung.

Obrolan santai hingga pukul 02.30 WIB kami manfaatkan untuk mengorek beberapa isu mutakhir di Lampung. Tidak semua jawaban Ridho bisa dipublikasikan (karena off the record). Namun, jawaban panjang lebar dari Ridho sudah cukup untuk melunasi rasa penasaran kami tentang beberapa isu terkait pembangunan dan masalah politik di Lampung.

Berikut rangkuman penjelasan Gubernur Ridho Ficardo tentang isu yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan publik:

1. Tentang Kisruh Partai Golkar Lampung

Kisruh DPD I Partai Golkar Lampung menyeret nama Gubernur Lampung Ridho Ficardo. Ada pihak yang menyebut Gubernur ikut bermain dalam “gendang pencak silat politik” yang membuat Alzier Dianis Thabranie dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Lampung. Menjawab tuduhan itu, Ridho mengaku dirinya sekadar dimintai penjelasan soal surat Alzier kepada Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung agar fraksi tidak membahas APBD Perubahan 2016.

“Hanya itu,” kata Ridho.

Selebihnya, kata Ridho, keputusan terkait Alzier Dianis Thabranie sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto.

Menurut Ridho, sebagai kepala daerah dirinya tidak punya wewenang untuk mencampuri masalah internal partai.

2. Tentang Kasus Makelar Proyek Rp 14 Miliar

Kasus dugaan makelar proyek di Pemprov Lampung dengan modus menarik uang setoran kepada para rekanan hingga sebesar Rp 14 miliar lebih juga menyeret nama Gubernur Ridho Ficardo. Ridho menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terkait kasus tersebut. Tindakan Farizal (Kabiro Perekonomian Pemprov Lampung) yang mencatut namanya untuk mendapatkan setoran dari rekanan sudah mendapatkan klatrifikasi dari yang bersangkutan.

Menurut Ridho, kepada tim hukum Pemprov Lampung Farizal mengakui bahwa aksinya tidak atas persetujuan Gubernur.

“Saya justru minta Polda Lampung segera menuntaskan kasus ini, agar semuanya jelas,” katanya.

3. Tentang Rekayasa Lalu Lintas di Kota Bandarlampung

Dalam kasus rekayasa lalu lintas yang dilakukan Walikota Bandarlampung Herman HN, Gubernur Ridho dinilai sejumlah pihak kekanak-kanakan karena lapor ke Kementerian Perhubungan. Ridho menampik tuduhan ini. Menurutnya, sebagai gubernur dirinya tidak memiliki otoritas atas wilayah kota maupun kabupaten. Namun, kata dia, sebagai kepala daerah yang notabene menjadi perpanjangan pemerintah pusat di daerah gubernur harus bisa mengkoordinasi para kepala daerah agar pembangunan di daerah kota dan kabupaten selaras dengan pembangunan di level provinsi.

Terkait rekayasa lalu lintas yang justru berdampak kemacetan di Kota Bandarlampung, kata Ridho, juga menjadi perhatian Kementerian Perhubungan. Menurut Ridho, kalau ada laporan dari Pemprov Lampung ke pusat itu wajar karena dampak macet itu menjadi persoalan masyarakat.

Ridho mengaku dirinya sebenarnya berkomitmen untuk membantu Pemerintah Kota Bandarlampung untuk memecahkan masalah transportasi. Misalnya dengan mendatangkan bus bantuan pemerintah pusat yang diharapkan bisa memecahkan kendala transportasi bagi masyarakat di pinggiran kota. Namun, kata Ridho, selama ini komunikasi dengan Walikota Bandarlampung Herman HN tidak lancar.

“Saya maunya kalau ada masalah kita bisa bicarakan baik-baik. Saya ingin argumentasinya. Saya sangat terbuka untuk diskusi terkait pembangunan,” kata Ridho.

4. Tentang Penutupan SMKN 9 Bandarlampung

Penutupan SMKN 9 Bandarlampung oleh Pemkot Bandarlampung membuat Walikota Bandarlampung Bandarlampung Herman HN dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo dalam posisi berhadap-hadapan. Ridho mengaku pihaknya menolak penutupan SMKN 9 Bandarlampung karena hal itu bukan solusi untuk mengatasi masalah pendidikan di Bandarlampung. Menurut dia, dengan makin banyaknya lulusan SMP maka jumlah sekolah di atasnya (SMK, SMA, MA) seharusnya justru diperbanyak.

Soal SMK dan SMA kini diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov untuk mengelolanya, kata Ridho, seharusnya hal itu tidak menjadi pertimbangan dalam menutup SMKN 9 Bandarlampung.

“Yang diberikan pengelolaannya ke Pemprov itu kan hanya SMA/SMK/MA, jadi masih ada hak dan tanggung jawab besar lain yang bisa dilakukan Pemkot,” kata Ridho.

Meski begitu, Ridho tidak menampik bahwa kerasnya beda pendapat soal penutupan SMK 9 Bandarlampung nuansanya adalah soal hitung-hitungan mata pilih. Siswa SMK diyakini sudah banyak yang jadi pemilih pemula dalam pilkada sehingga pengalihan kewewenangan pengelolaan SMK dari Pemkot ke Provinsi membuat Walikota Bandarlampung Herman HN menutup SMKN 9.

“Tapi jangan semua persoalan pembangunan dikaitkan dengan politiklah….” kata dia.

 

 

LEAVE A REPLY