Beranda Views Opini Polisi Diadang Primordialisme

Polisi Diadang Primordialisme

BERBAGI

Budi Hutasuhut*

Hal seperti ini tak pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat menolak penempatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di daerahnya karena alasan primordialisme.

Adalah para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten. Tokoh-tokoh agama ini menyurati Kapolri Jenderal Pol Tito Karnivian yang isinya menolak Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo dimutasi sebagai Kapolda Banten. Sedangkan di Provinsi Lampung, para tokoh adat menolak keputusan Kapolri memindahkan Brigjen Pol Ike Edwin.

Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo belum lama dimutasi menggantikan Brigjen Pol Ahmad Dofiri. Proses mutasi itu bersamaan dengan proses mutasi Kapolda Lampung Brigjen Pol Ike Edwin.

Masyarakat Banten beralasan, Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang merupakan mantan ajudan Presiden Joko Widodo, non-muslim sehingga tidak tepat jika dijadikan Kapolda di lingkungan masyarakat yang 90% beragama Islam. Sementara masyarajkat Lampung, yang hanya berwacana ingin menyurati Kapolri untuk meminta agar Brigjen Ike Edwin tetap jadi Kapolda, juga mempersoalkan masalah primordialisme terkait putra daerah.

Terhadap penolakan masyarakat Banten, Kapolri bergeming. Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo tetap dilantik sebagai Kapolda Banten. Sedang penolakan masyarakat Lampung tidak ada tindaklanjutnya, karena penolakan itu hanya berupa wacana yang hanya diapungkan di kalangan terbatas.

Sebab itu, kita bicarakan saja soal yang jelas, yakni penolakan masyarakat Banten terhadap Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Bila penolakan ini lantaran persoalan agama, bukan mustahil akan berdampak serius terhadap posisi Kapolda sebagai penanggung jawab masalah keamanan dan ketertiban umum serta penegakan hokum di wilayah kerjanya.

Artinya, akan terjadi destabilitas politik dan social, karena kebijakan-kebijakan yang dibuat Kapolda tidak mendapat dukungan dari publik. Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo, terutama dalam menjalankan salah satu misi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnivian terkait mendekatkan polisi dengan masyarakat.

Upaya perbaikan citra polisi di mata masyarakat menghadapi tantangan yang lebih besar, karena sejak awal masyarakat sudah melakukan penolakan terhadap Kapolda. Dengan kata lain, boro-boro citra polisi akan lebih baik di tangan Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo, sebaliknya akan menurun drastic.

Meskipun Kapolri tidak menggubris penolakan itu, namun kita bisa merasakan bahwa hal serupa akan menjad problematika serius apabila dilihat dari perspektif konstitusionalisme. Dengan demikian, Kapolri perlu menyikapi secara serius penolakan masyarakat Banten ini.

*Budi Hutasuhut, nahdliyin, tinggal di Bandarlampung