BERBAGI
Suasana Rapat Pansus ‎DPRD tentang Raperda urusan kewenangan Daerah yang sempat berlangsung ricuh.

Feaby | Teraslampung.com

Kotabumi — Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Urusan Kewenangan Daerah yang digelar oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung Utara, Jumat sore (30/9/2016) diwarnai kericuhan.

Sayangnya, meski sempat ricuh dan kembali dilanjutkan namun hasil pembahasan Raperda ‎malah anti klimaks. Alih – alih melanjutkan ke tahapan selanjutnya, Raperda ini malah ditunda lantaran mesti menunggu peraturan turunan dari Undang – Undang nomor 23/2014 tentang Pemda yang menjadi acuan pengajuan Raperda hingga kini belum dibuat oleh pemerintah pusat.

Kericuhan ini‎ sendiri dipicu oleh “ketersinggungan” Kepala Bagian Hukum Pemkab, Hendry, yang terlihat tak terima dengan tudingan Sekretaris Pansus DPRD tentang Raperda Urusan Kewenangan Daerah, Sandy Juwita yang menyatakan lambannya pembahasan Raperda itu karena dirinya.

“Pembahasan Raperda ini sering tertunda karena Pak Kabag Hukum yang tidak bisa hadir,” kata politisi Gerindra itu sembari memukul meja rapat.

Tak terima dengan tudingan tersebut, secara spontan Hendry pun berdiri dari tempat duduknya dengan tujuan meninggalkan arena rapat. Sebelum pergi, Hendry sempat menjawab tudingan yang dialamatkan padanya.

“Saya ini juga manusia yang bisa habis sabarnya,” jawabnya yang juga diirngi dengan menggebrak meja lebih keras.

Reaksi Hendry yang mungkin dianggap berlebihan tersebut kian mengobarkan amarah Sandy Juwita. Perempuan paro baya ini langsung menginstrusikan Hendry tetap di kursinya untuk mengikuti jalannya rapat.

“Kalau saya suruh duduk, duduk..!!!” tegasnya.

Khawatir perbuatannya akan membuat pembahasan Raperda kian tersendat, Hendry pun mengurungkan niatnya untuk pergi dari rapat meski masih terlihat jelas sedikit kekesalan di wajahnya.

Melihat Hendry mengurungkan niatnya untuk pergi, Sandy pun melunak dan kembali meneruskan pemaparannya mengenai Raperda tersebut. Dengan pemaparan itu, ‎suasana yang sebelumnya memanas akhirnya perlahan – lahan mulai mencair. Suasana kembali normal manakala Asisten I, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, dan Kabag Hukum sendiri memaparkan pendapatnya mengenai Raperda.

‎Setelah berbagai pemaparan dari kedua belah pihak, Pansus kemudian berkesimpulan bahwa belum adanya peraturan turunan dari UU nomor 23/2014 mengakibatkan Raperda yang mereka bahas harus ditunda sementara waktu.

“Raperda ini kita tunda sembari menunggu peraturan turunan dari UU nomor 23/2014 terbit,” kata Ketua Komisi I DPRD, Guntur Laksana sembari menutup rapat.

LEAVE A REPLY