BERBAGI
Mantan Bupati Lampung Timur Satono di persidangan PN Tanjungkarang, beberapa tahun lalu. (dok radarlampung).

M. Zaenal Asikin/Teraslampung.com

Bandarlampung- Sejak aset milik mantan Bupati
Lampung Timur Satono, terpidana korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur, disita Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Lampung beberapa waktu lalu, diketahui hanya dua aset yang
masih belum berpindah tangan. Sedangkan 80 persen lainnya raib atau sudah bukan
lagi atas nama terpidana Satono. 

Kejaksaan  telah menyita lebih dari 20 aset, antara
lain dua tanah dan bangunan yang masih berstatus hak milik Satono, yakni rumah
yang berada di Kedamaian Bandar Lampung. Dua rumah tersebut, berdasarkan
perkiraan perhitungan tim kejaksaan bernilai hanya Rp2 miliar. 

“Kami sudah sita hampir lebih dari 20 aset
milik Satono, dari bentuk bangunan, tanah hingga perkebunan. Namun, dari semua
aset itu, hanya dua saja yang teridentifikasi masih berstatus hak milik
terpidana sedangkan untuk yang lainnya berstatus sudah pindah tangan,”
kata Momock Bambang Samiaso Kepala Kejaksaan Tinggi (kejati), Rabu (16/4).

Momock mengatakan, penyitaan tersebut hingga kini
masih terus berlangsung, untuk mengetahui sejauh mana kepemilikan harta
terpidana tersebut sejak terpidana Satono ini menjabat sebagai orang nomor satu
di Kabupaten Lamtim. 

“Kami belum berhenti untuk melakukan
pendataan dan penyitaan dan masih terus berlangsung. Pendataan asetnya akan
terus dilakukan, hingga diketahui pendataan itu sudah benar maksimal,”
tegas pimpinan Korps Adhyaksa ini.

Penyitaan aset tersebut, kata  Momock, tidak berkaitan dengan pengembalian
kerugian negara yang di timbulkan dari tindak pidana korupsi terhadap APBD
Lamtim. Melainkan untuk mengetahui dan mengiventarisir akan kekayaan terpidana
tersebut.

“Memang, yang kami butuhkan hanya sebesar
Rp10,5 miliar sebagai uang ganti rugi. Sebagaimana yang telah diputuskan oleh
Mahkamah Agung (MA) ditingkat kasasi, akan tetapi langkah kita tidak hanya
sebatas itu saja, kita juga mesti menghitung dan mengiventarisir berapa total
keseluruhan harta milik terpidana Satono yang telah disita,” kata dia.

Mantan Kepala Biro Hukum BPKP Pusat ini
menjelaskan, hingga saat ini Kejaksaan sendiri belum mendapatkan perhitungan
yang benar-benar riil dari aset yang telah disita. Mengingat langkah tersebut,
harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara. 

“Perhituanganya tidak bisa serta merta
dilakukan, perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak untuk menetukan berapa
nominal dari aset itu. Pastinya nanti akan kita lakukan, setelah terkumpul
jumlah aset senilai Rp10,5 miliar. Untuk yang lain akan kami kembalikan,”
jelas dia.

Momock menambahkan, upaya untuk mengurangi akan
kerugian negara, juga pernah dilakukan oleh keluarga terpidana Satono. Namun
niatan tersebut, ditolak dengan berbagai alasan salah satunya adalah Satono
yang masih bertatus sebagai buronan.

“Memang awalnya ada niatan seperti itu, tapi
maunya mereka itu kan dicicil. Ya tentunya ini tidak bisa kami terima, karena
Satono sendiri statusnya masih buron. Ini kan sudah jelas, tampak tidak ada
niatan baik dari keluarganya. Jadi, terpidana Satono ini merupakan prioritas
kami, karena sudah orangnya buron ditambahlagi asetnya juga masih belum
jelas,” tandasnya.

Satono merupakan terpidana kasus korupsi penggelapan dana APBD Lampung
Timur sebesar Rp119 miliar  yang disimpan
di Bank Tripanca yang kolaps. Penyimpanan dana APBD Lampung Timur dilakukan
Satono saat dirinya menjabat sebagai bupati. Ironisnya, dana sebesar itu
disimpan di bank dengan cara di bawah tangan (tidak resmi).

Dari
jasa menyimpan dana tersebut, Satono enerima imbalan  Rp10,5 miliar dari
pemilik Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana, Sugiarto Raharjo alias
Alay.

Hakim
Pengadilan Negeri Tanjungkarang memvonis bebas Satono.Vonis itu dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi Lampung. Namun, di tingkat kasasi, hakim kasasi Mahkamah
Agung menjatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara kepada  Satono, denda Rp500 juta, dan keharusan mengembalikan
kerugian negara Rp10,5 miliar.
Saat
dipanggil untuk dilaksanakan eksekusi oleh Kejari Bandar Lampung, Satono selalu
 mangkir. Ia selalu beralasan baru
mematuhi proses eksekusi bila salinan putusan dari MA sudah diterimanya. Namun,
sebelum salinan itu didapatkan, pada Oktober 2012 lalu Satono sudah kabur dari
rumahnya di di Jalan Pangeran Antasari Gang Langgar, Kelurahan Kedamaian,
Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandarlampung.

LEAVE A REPLY