BERBAGI
Zaenal
Asikin/Teraslampung.com


BANDARLAMPUNG – Sidang korupsi dana tilang dengan terdakwa Rika Aprilia, pegawai
TU Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung, diawasi oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila).
Dalam sidang yang digelar di Ruang Garuda, Rika didakwa telah melakukan tindak
pidana korupsi dana tilang dan uang pengganti tahun anggaran 2011-2013 senilai
Rp1,4 milyar di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Selasa (3/6).

Jaksa
Penuntut Umum (JPU) Yusna Adia mengatakan, perbuatan terdakwa telah melawan
hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Terdakwa
Rika selaku bendahara khusus penerima pada Kejari Bandarlampung berdasarkan
surat
keputusan Kepala Kejari Bandarlampung nomor : KEP-03/N.8.10/Cu.1/01/2012
tanggal 02
Januari
2012. Dan berdasarkan surat keputusan Kepala Kejari Bandarlampung nomor : KEP-
05/N.8.10/Cu.1/02/2013
tanggal 14 Februari 2013,” kata JPU Yusna di Pengadilan Tipikor
Tanjungkarang, Selasa (3/6).

Di hadapan
Ketua Majelis Hakim Nursiah Sianipar, Yusna (JPU) mejelaskan, bahwa terdakwa
Rika Aprilia telah melakukan mark-up dana tilang dan uang pengganti dari priode
2011-2013. sesuai dengan pasal 4 UU nomor 20 tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) wajib setoran ke kas negara dan
disetorkan dalam 1×24 jam.  

Menurut jaksa, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan
hukum, dengan tidak menyetorkan sebagian uang setoran PNBP baik dari Kasi Pidum
maupun Kasi Pidsus Kejari Bandarlampung.
“Uang tersebut sebagain telah digunakan terdakwa untuk
kepentingan pribadi sehingga untuk menutupi seolah-olah uang tersebut
telah disetorakan ke kas negara.  Maka,  terdakwa membuat stempel palsu Bank
Bukopin dan membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) palsu dengan
memalsukan tanda tangan teller penerima yaitu saksi Hana,” kata Husna.

Untuk meyakinkan
bahwa uang tersebut telah disetorkan oleh terdakwa ke kas negara, terdakwa
menyerahkan SSBP lembar ke lima yang telah ditandatandatangani dan di cap/
stempel Bank Bukopin. Selain itu juga terdakwa juga menginput data setoran PNBP
melalui SAKPA seolah-olah uang tersebut telah diserahkan.

“Berdasarkan
laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara
atas kasus PNBP Kejari Bandarlampung terdapat SSBP dan surat tanda setor yang
tidak disetorkan
ke kas negara. Jadi Perbuatan
terdakwa Rika, yang telah menggunkanan uang hasil PNBP dan telah memperkaya
dirinya sendiri, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1,4 miliar,”
kata jaksa.

Dalam
dakwaan primair perbuatan terdakwa  telah diatur dan diancam pidana dalam
pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo-Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam
dakwaan subsider, terdakwa diancam pidana pasal 8 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001
tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Terpisah,
Tara, seorang anggota tim perekam
pengadilan (court recording) KPK dan pemantau sidang korupsi di Tipikor  PN Tanjungkarang, mengatakan KPK telah
memasang tiga buah kamera dan menempatkan lima orang perekam pengadilan.Menurut
Tara,  hasil perekaman sidang ini
nantinya akan langsung dikirimkan ke KPK melalui sistem digital.

Selain Tara, perekam
pengadilan yang diturunkan KPK khusus untuk merekam jalannya sidang kasus  sana tilang di Kejari Bandarlampung adalah Almira,
Sintia, Ujang, dan Bonifa.

“Perekaman
setiap sidang korupsi ini merupakan kerja sama dari Fakultas Hukum Universitas
Lampung (Unila) dengan KPK. Rekaman hasil sidang ini, akan dikirim langsung ke
KPK, jadi sudah ada software tersendiri dari KPK, jadi bisa langsung
dikirim,” jelas Tara.

LEAVE A REPLY