Beranda Hukum Temui Sejumlah Menteri, Inilah Tuntutan STKGB mengenai sengketa Lahan PT BNIL

Temui Sejumlah Menteri, Inilah Tuntutan STKGB mengenai sengketa Lahan PT BNIL

BERBAGI
Ketua STKGB Sukirman dan beberapa warga yang lahannya diambil PT BNIL saat di sekretariat AJI Bandarlampung, Rabu (14/6/2016).

Zainal Asikin|Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG — Terkait sengketa lahan seluas 10 ribu hektare milik warga dari sembilan Desa yang telah dikuasai secara paksa oleh PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) sejak 25 tahun hingga sekarang tidak kunjung selesai. Ketua Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB), bersama lima orang perwakilan warga Desa Bujuk Agung, berangkat ke Jakarta untuk menenui sejumlah pejabat tinggi negara (Menteri), Rabu (14/9/2016) lalu.

“Kami ke Jakarta, ingin menemui dan menyampaikannya langsung ke Menkopolhukam, Menteri Agraria, Menteri Transmigrasi, Mensesneg dan Komnas HAM,”ujar Ketua SKTGB, Sukirman kepada teraslampung.com.

Tujuannya, kata Sukirman, tidak lain menyampaikan permasalahan yang terjadi sebenarnya konflik warga dengan PT. BNIL. Selain itu juga, untuk menyampaikan tuntutan warga yang selama 25 tahun haknya sudah dirampas oleh PT. BNIL.

“Ada tiga tuntutan yang kami ajukan ke para pejabat tinggi negara, kami berharap mereka (Menteri) mau menerima, mendengar keluhan kami dan menyetujui atas tuntutan tersebut,”ungkapnya.

Berikut ini tuntutan masyarakat sembilan Desa yang tergabung dalam serikat STKGB korban gusuran PT. BNIL :

1. Meminta Badan Pertanahan Nasional RI, maupun Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, membatalkan izin Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana tertuang dalam SK No: /HGU/BPN/1995 dan sertifikat HGU No. 25/1995 tertanggal 28 Desember 1995 atas nama PT. BNIL demi hukum, UUD 1945 dan Pancasila.

2. Meminta Gubernur Lampung, untuk membatalkan SK Gubernur No. G/006/BPN/HK/1993 tertanggal 6 Januari 1993 dan memberikan kembali tanah yang pernah diserahkan kepada PT. BNIL, PT. RLA dan PT. TAK kepada masyarakat di Sembilan Desa yang pernah mendiami di areal seluas 10 ribu hektar sejak sebelum tahun 1974, mulai tahun 1974 dan setelahnya.

3. Meminta kepada Presiden RI:
a. Memberikan mandat atau perintah kepada Menteri Agraria, Kepala BPN RI untuk membatalkan sertifikat HGU No. 25/1995 tertanggal 28 Desember 1995 atas nama PT. BNIL Demi Nawacita, Hukum, UUD 1945 dan Pancasila.

b. Memberikan perintah kepada Gubernur lampung, untuk membatalkan SK Gubernur No. G/006/BPN/HK/1993 tertanggal 6 Januari 1993 dan memberikan kembali tanah yang pernah diserahkan kepada PT. BNIL, PT. RLA dan PT. TAK kepada masyarakat di Sembilan Desa yang pernah mendiami di areal seluas 10 ribu hektar sejak sebelum tahun 1974, mulai tahun 1974 dan setelahnya.

c. Memberikan tanah seluas 1.762,15 hektar yang selama ini dikuasai dan digarap oleh PT. BNIL secara illegal kepada masyarakat korban gusuran PT. BNIL.

d. Demi hukum dan keadilan memerintahkan PT. BNIL, PT. RLA dan PT. TAK memberikan hak sebagai petani plasma selama 25 tahun, kepada masyarakat yang telah dipaksa menyerahkan hak plasmanya, melalui rekayasa dan kekerasan diduga dilakukan oknum aparat TNI pada tahun 1993 dengan besaran dan rincian 25 tahun x 12 bulan x Rp 1 juta/bulan x 1.500 hektar. Maka dan bagi hasil atas plasma yang semestinya diserahkan PT. BNIL ke Masyarakat yang jadi korban penggusuran senilai Rp 450 miliar.

e. Mengadili pelaku kekerasan dan kemungkinan pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1991 lalu hingga saat ini, terkait kasus dengan sengketa tanah seluas 10 ribu hektar antara masyarakat Sembilan Desa dengan PT. BNIL, PT. RLA dan PT. TAK.

f. Melakukan rehabilitasi dan ganti rugi terhadap warga masyarakat di Sembilan Desa yang telah menjadi korban teror, kekerasan dan pelanggaran HAM.

g. Menelusuri kemungkinan terjadinya pelanggaran pidana yang diduga dilakukan oleh Gubernur Lampung, Bupati Lampung Utara dan pejabat BPN dalam prose pemberian hak atas tanah seluas 10 ribu hektar kepada PT. BNIL, PT. RLA dan PT. TAK serta memberikan hukuman yang setimpal jika benar terbukti.

h. Menyelidiki jika kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Lampung maupun di pusat, terkait dengan proses pembebasan lahan yang dilakukan PT. BNIL.