Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Tuntut Keadilan, Puluhan Guru Datangi DPRD Lampung Utara

Tuntut Keadilan, Puluhan Guru Datangi DPRD Lampung Utara

Koordinator SMP swasta, Joni Suroso menyampaikan harapannya agar ada pemerataan penerimaan para siswa baru kepada pihak sekolah swasta.
Share Thiis
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Share On Youtube

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–‎Puluhan guru SD,SMP,SMA swasta Lampung Utara mendatangi gedung DPRD, Jumat (19/8/2016) sekitar pukul 10:00 WIB. Mereka menuntut adanya pemerataan dalam penerimaan peserta didik baru bagi sekolah swasta.

Rombongan para pahlawan tanpa tanda jasa ini kemudian menggelar pertemuan dengan anggota DPRD dan pihak Dinas Pendidikan untuk membahas keluhan yang selama ini mereka rasakan. Rapat ini sendiri dipimpin oleh Ketua DPRD, Rahmat Hartono

Usai pertemuan, koordinator SMP swasta, Joni Suroso mengatakan, kedatangan pihaknya ke gedung wakil rakyat ini ‎buntut dari keresahan para dewan guru dan pengelola sekolah swasta yang mulai kekurangan murid belakangan ini. Sekolah mereka dianggap kalah “pamor” dengan sekolah negeri sehingga tak lagi menarik bagi para wali murid dan siswa.

“Kami ke sini untuk meminta DPRD dapat membantu kami agar pihak terkait mau menerapkan kebijakan pemerataan dalam penerimaan murid baru. Sekarang ini, banyak sekolah swasta yang siswanya minim,” kata dia.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, kata Joni, mereka khawatir sekolah tempat mereka bekerja dan mengabdi akan guling tikar. Efek dominonya, mereka akan kehilangan mata pencarian untuk menghidupi ‎keluarga mereka masing – masing. Keinginan mereka ini merupakan hal yang wajar mengingat selama ini, pihak pengelola sekolah berjuang sendiri dalam memajukan sekolahnya tanpa ada atau minim bantuan dari Pemkab.

“Selama ini pun, sekolah swasta ‎berupaya sendiri dalam mengelola sekolahnya. Kami berharap pemerintah mau sedikit membantu kami agar sekolah ini ini dapat terus bertahan dan berkembang,” paparnya.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pendidikan, Suwandi menuturkan, pihaknya belum dapat memberikan kepastian langkah apa yang akan ditempuh terkait tuntutan para pengelola sekolah swasta di ‎wilayahnya ini. Pihaknya akan mempelajari dan melakukan kajian hukum terlebih dulu mengenai tuntutan pihak sekolah swasta sebelum mengambil keputusan terkait persoalan ini.

“Jangan sampai, kebijakan yang akan kami ambil nanti melanggar aturan yang ada. Pada prinsipnya, kami akan mengkaji dulu aspirasi yang disampaikan hari ini,” terang dia.

Di tempat sama, ketua DPRD, Rahmat Hartono menyarankan agar pihak Dinas Pendidikan sedapat mungkin mengambil kebijakan yang terbaik dalam persoalan ini. Mengingat, peran serta pihak sekolah swasta dalam mencerdaskan generasi muda ‎cukup besar dan tak dapat dipandang sebelah mata.

“Persoalan ini harus disikapi secara bijak oleh semua pihak supaya menghasilkan solusi yang terbaik dan tetap dalam koridor hukum yang ada,” urainya.

BACA JUGA:

loading...