Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara 36.067 Peserta JKN-KIS di Lampung Utara Dinonaktifkan, Pemkab Klaim Warga Masih Bisa...

36.067 Peserta JKN-KIS di Lampung Utara Dinonaktifkan, Pemkab Klaim Warga Masih Bisa Berobat

289
BERBAGI
Sekkab Lampung Utara, Sofyan
Sekkab Lampung Utara, Sofyan

Feaby Handana |Teraslampung.com

Kotabumi–Pemkab Lampung Utara mengklaim penonaktifan sementara ‎puluhan ribu peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Ind‎onesia Sehat Peserta Bantuan Iuran (JKN-KIS PBI)‎ tidak akan mengganggu layanan kesehatan terhadap warga. Warga masih dapat tetap berobat di Rumah Skait Umum Ryacudu Kotabumi sembari menunggu kartu peserta mereka kembali aktif.

BACA: 36.067 Peserta JKN-KIS di Lampung Utara Terancam tak Bisa Berobat

“Warga masih bisa berobat di RSU Ryacudu karena memang pelayanan kesehatan sudah lama digratiskan,” papar Penjabat Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Sofyan, Selasa (12/11/2019).

‎Sofyan mengaku sampai saat ini pihaknya belum mendapat laporan apakah kartu dari 36.067 peserta JKN-KIS PBI itu telah diaktifkan kembali oleh pihak BPJS. Yang jelas, permohonan untuk pengaktifan kembali kartu puluhan peserta itu telah mereka ajukan.

“Kami hanya berharap ada kemurahan hati dari pihak BPJS untuk segera memroses pengaktifan itu karena ini menyangkut orang banyak,”‎ harap dia.

‎Sebelumnya,sebanyak 36.607 peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat/JKN-KIS di Lampung Utara dikabarkan terancam tidak dapat lagi berobat. ‎Penyebabnya keanggotaan mereka dinonaktifkan akibat Pemkab Lampung Utara belum melunasi tunggakan kepada BPJS.

‎Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Sofyan ketika dikonfirmasi seputar persoalan ini mengaku belum dapat memastikan apakah puluhan ribu peserta JKN-KIS telah dapat menggunakan layanan kesehatan atau tidak. Sebab, layanan kesehatan bagi mereka sempat dibekukan akibat adanya tunggakan yang belum dilunasi oleh Pemkab Lampung Utara.

‎”Hari ini saya belum tahu (apakah sudah bisa berobat atau belum) tapi kewajiban kita (tunggakan bulan September dan Oktober sekitar Rp1,9 Miliar) sudah dibayar,” terang dia saat ditemui di gedung DPRD Lampung Utara, pekan lalu.

‎Penonaktifan kartu peserta JKN-KIS ini disebabkan oleh keterlambatan dari pihak Pemkab Lampung Utara dalam melunasi tunggakan tersebut. Kendati demikian, ‘keterlambatan’ pelunasan itu hanya dalam hitungan jam saja.

‎”Karena kita kemarin dianggap pembayarannya menunggak maka harus non aktif, tapi (tunggakan itu) itungannya hanya jam saja kemarin,” jelasnya.

Loading...