Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara 36.067 Peserta JKN-KIS di Lampung Utara Terancam tak Bisa Berobat

36.067 Peserta JKN-KIS di Lampung Utara Terancam tak Bisa Berobat

6167
BERBAGI
Sekkab Lampung Utara, Sofyan
Sekkab Lampung Utara, Sofyan

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi — ‎Sebanyak 36.607 peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat/JKN-KIS di Lampung Utara dikabarkan terancam tidak dapat lagi berobat. ‎Penyebabnya keanggotaan mereka dinonaktifkan akibat Pemkab Lampung Utara belum melunasi tunggakan kepada BPJS.

‎Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Sofyan ketika dikonfirmasi seputar persoalan ini mengaku belum dapat memastikan apakah puluhan ribu peserta JKN-KIS telah dapat menggunakan layanan kesehatan atau tidak. Sebab, layanan kesehatan bagi mereka sempat dibekukan akibat adanya tunggakan yang belum dilunasi oleh Pemkab Lampung Utara.

‎”Hari ini saya belum tahu (apakah sudah bisa berobat atau belum) tapi kewajiban kita (tunggakan bulan September dan Oktober sekitar Rp1,9 Miliar) sudah dibayar,” terang dia saat ditemui di gedung DPRD Lampung Utara, Senin (4/11/2019).

‎Penonaktifan kartu peserta JKN-KIS ini disebabkan oleh keterlambatan dari pihak Pemkab Lampung Utara dalam melunasi tunggakan tersebut. Kendati demikian, ‘keterlambatan’ pelunasan itu hanya dalam hitungan jam saja.

‎”Karena kita kemarin dianggap pembayarannya menunggak maka harus non aktif, tapi (tunggakan itu) itungannya hanya jam saja kemarin,” jelasnya.

‎Sofyan mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada pihak BPJS untuk kembali mengaktifkan peserta JKN-KIS yang sempat dinonaktifkan tersebut. Harapannya, pihak BPJS dapat bekerja cepat supaya para peserta dapat kembali menggunakan layanan kesehatan mereka.

‎”Kita minta BPJS bekerja cepat untuk mengaktifkan kembali keanggotan mereka,” kata dia.

Adapun penyebab terjadinya tunggakan pada BPJS semata – mata dikarenakan adanya keterlambatan penerimaan pendapatan dan mekanisme dalam evaluasi APBD Perubahan 2019.

“Bukan kita menghambat pembayaran, tapi karena di samping kita menunggu pendapatan masuk dan adanya mekanisme yang harus dilalui dalam APBD Perubahan,” tuturnya.

Loading...