Beranda News Bandarlampung Abi Hasan Mu’an: Pemerintah Belum Sepenuhnya Hadir untuk Tuntaskan Kemiskinan

Abi Hasan Mu’an: Pemerintah Belum Sepenuhnya Hadir untuk Tuntaskan Kemiskinan

163
BERBAGI
Abi Hasan Mu'an

TERASLAMPUNG.COM — Politisi Partai Golkar Abi Hasan Mu’an mengaku prihatin karena Undang-Undang No.13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin belum dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut Abi, pemerintah belum sepenuhnya hadir mengatasi masalah kemiskinan.

Hal itu diungkapan mantan Direktur LBH Bandarlampung itu setelah banyak turun ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat kecil di Kota Bandarlampung.

“Jika kita turun ke lapangan kita dapat merasakan pemerintah belum hadir untuk membatu masyarakat fakir miskin terutama untuk bantuan modal dan peluang usaha,” kata Abi kepada Teraslampung.com, Senin (26/11).

Menurut dia pada UU No. 1 tahun 2011 pada Bab 1 fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

“Yang bisa saya sampaikan kepada para calon pemilih jika saya diberi kesempatan untuk duduk di dewan saya akan banyak konsentransi membantu masyarakat yang termajinalkan,” tegas calon DPRD Provinsi Lampung dapil Bandarlampung itu.

Abi mengatakan, sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UU tersebut, pemerintah harusnya membuat program untuk mengentaskan masyarakat miskin. Faktanya, kata Abi, peran pemerintah masih kurang.

“Misi saya, jika kelak terpilih sebaga anggota DPRD Lampung, saya akan usulkan agar pada APBD ada anggaran untuk pelatihan bagi masyarakat serta meminta perusahaan-perusahaan untuk menyalurkan CRS-nya bagi masyarakat belum mampu, ini kongkret ,” ungkap caleg DPRD Lampung dari Dapil Bandarlampung itu.

Selama masa kampanye pileg ini Abi Hasan Mu’an sudah keliling Bandarlampung. Antara lain di Kelurahan  Kota Baru, Tanjung Agung, Sukajawa Lama, Segala Minder, Karang Maritim, Kuripan dan Sumur Batu.

Menurut Abi, dari pertemuannya itu persoalan kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan kedehatan, pekerjaan masih menjadi isu sentral.

“Negara hadir yang dikatakan Presiden Jokowi itu seperti diamanatkan UU tentang fakir miskin Pasal 7 Ayat 2 Peningkatan Kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, ini yang belum saya temukan selama saya turun ke lapangan,” tandasnya.

Dandy Ibrahim

Loading...