Beranda Politik Kiprah Abi Hasan Mu’an: Pemerintah Masih Abai Terapkan UU Penanganan Fakir Miskin

Abi Hasan Mu’an: Pemerintah Masih Abai Terapkan UU Penanganan Fakir Miskin

478
BERBAGI
Abi Hasan Mu'an diskusi usai sertijab Direktur LBH Bandarlampung,Senin, 10 Desember 2018

TERASLAMPUNG.COM — Advokat senior Abi Hasan Mu’an menilai pemerintah abai dalam menerapkan Undang-Undang No.13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

“Dari pengalaman saya turun ke lapangan di Bandarlampung,  saya menilai pemerintah baik itu pusat maupun daerah telah abai dalam menanganni fakir miskin yang diamanatkan oleh undang-undang,” jelasnya dalam diskusi Catatan Akhir Tahun YLBHI Bandarlampung Senin (10/12) di Kantor LBH.

Untuk itu dia meminta ke depan LBH Bandarlampung mau mengadvokasi pelaksanaan UU No. 13 tahun 2011 itu

“Jadi, PR (Pekerjaan rumah) kita bersama bagaimana pemda mengimplentasikan undang-undang penanganan fakir miskin, kalau pemda tidak mau melaksanakannya kita gugat karena undang-undangnya mewajibkan,” tegas caleg DPRD Partai Golkar dapil Bandarlampung No.1 itu.

Ungkapan kecewa mantan Direktur LBH periode ke dua itu disebabkan dari pengalamannya sosialisasi selama masa kampanye pileg ini di Kota Bandarlampung banyak masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan PKH Rastra.

“Sampai hari ada sekitar empat ribu masyarakat yang belum mendapatkan PKH Rastra, mereka sudah aktif mendaftarkan dirinya bahkan berjuang sampai Jakarta tapi di sini tidak diproses,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan tidak ada masyarakat miskin di Bandarlampung yang direkut, dilatih di Balai Latihan Kerja (BLK), diberikan modal usaha yang dananya dari APBD atau CSR.

“Masyarakat miskin kota mestinya juga jadi perhatian LBH Bandarlampung, banyak persoalan yang mestinya bisa diungkap,” pungkasnya.

Dandy Ibrahim

Loading...