Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi–Pemkab Lampung Utara melakukan blunder atau kesalahan fatal dalam penyusunan jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi – fraksi DPRD Lampung Utara atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, Rabu (9/6/2021).
“Blunde” yang dimaksud adalah istilah ‘pembagian’ proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Utara.
Bagi orang awam, mungkin istilah itu tak menjadi soal. Namun, akan berbeda halnya bagi mereka yang cukup jeli dalam menangkap makna istilah yang cenderung multitafsir itu.
Tak membutuhkan waktu lama, mantan Ketua DPRD Lampung Utara periode 2014 – 2019, Rahmat Hartono mengkritik keras istilah tersebut. Menurutnya, istilah pembagian proyek itu harus segera diralat karena tidak tepat ditinjau dari aturan yang ada.
“Tolong istilah pembagian proyek itu diralat karena proyek itu enggak ada yang dibagi – bagi (jika merujuk pada aturan yang ada)” tegas dia pada Bupati Budi Utomo dalam sidang paripurna dengan agenda jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi – fraksi DPRD Lampung Utara atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, Rabu (9/6/2021).
Rahmat mengatakan, pengadaan proyek – proyek fisik dan sejenisnya sama sekali tidak mengenal istilah pembagian. Sistem yang benar dalam pengadaan barang dan jasa salah satunya adalah sistem lelang atau tender seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.
“(Secara aturan) Sistem pengadaan proyek itu adalah lelang atau sejenisnya (dan bukannya dibagi – bagi)” papar Ketua Komisi I DPRD Lampung Utara ini.
Istilah pembagian proyek itu terdapat pada halaman 25 dalam jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi – fraksi DPRD Lampung Utara atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Istilah ini muncul untuk menjawab pemandangan umum Fraksi PAN.
Berikut kalimat lengkap dari istilah yang dipersoalkan itu : Kami mengucapkan terima kasih atas masukannya, agar dalam pelaksanaan pembagian proyek di Dinas PUPR dapat berjalan kondusif.
