Beranda Hukum Korupsi Ada Kode Khusus dalam Dugaan Suap yang Libatkan Auditor BPK dan Pejabat...

Ada Kode Khusus dalam Dugaan Suap yang Libatkan Auditor BPK dan Pejabat Kemendes

249
BERBAGI
Penjelasan para pimpinan KPK tentang operasi tangkap tangan terhadap auditor utama BPK, Sabtu (27/5/2017).

TERASLAMPUNG.COM — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif menyebutkan ada kode khusus dalam suap yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) terhadap pejabat dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Suap itu diduga terkait dengan rencana pemberian status laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi Kemendes PDTT.

“Kode untuk sejumlah uang yang disepakati adalah dalam tanda kutip perhatindengan huruf besar,” kata Laode, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/5/2017).

Dalam komunikasi percakapannya, kata Laode,  kedua pejabat yang terlibat suap dari dua lembaga negara itu memakai kata “perhatian” untuk menentukan jumlah uang yang bakal disepakati.

Menurut KPK, pihak yang diduga memberi suap yakni Irjen Kemendes Sugito (SUG), pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo (JBP), sedangkan pihak yang menerima suap adalah pejabat Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri (RS) dan Auditor BPK Ali Sadli (ALS). KPK sudah menetapkan orang tersebut sebagai tersangka kasus suap.

Sayangnya, Laode tidak mau menjelaskan terprinci apakah kode khusus yang digunakan para tersangka itu menggunakan aplikasi komunikasi apa. Menurutnya, hal itu sedang didalami KPK.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Kemendes PDTT dan pejabat BPK RI, Jumat (26/5/2017). OTT tersebut terkait dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT dari BPK RI.

KPK menyimpulkan adanya dugaan tidak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait opini WTP tersebut.

Sebagai pihak pemberi suap Sugito dan Jarot dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Rochmadi dan Ali, sebagai pihak penerima suap disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Loading...