Beranda Ruwa Jurai Lampung Tengah Ada Miskomunikasi dalam Penyelesaian Sengkete Lahan Register 08 Sungai Rumbia

Ada Miskomunikasi dalam Penyelesaian Sengkete Lahan Register 08 Sungai Rumbia

411
BERBAGI
Hutan Register Way Waya ini berbatasan langsung dengan Register Sungai Rumbia. Namun, kondisi kedua hutan itu berbeda. Hutan Way Waya lebih terjaga dan menjadi salah satu sumber mata air Danau Sendang Agung. (Foto: Teraslampung.com/OSHN)

Supriyanto/Teraslampung.com

LAMPUNG TENGAH– 
Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lamteng, Hendro, mengatakan pihaknya hanya ikut terlibat dalam penyelesaian alih fungsi lahan, sedangkan pengukuran dan penerbitan sertifikat sudah menjadi kewenangan BPN.

Lahan eks-Register 08 Way Rumbia Lamteng yang telah dikonversi, kata Hendro, mencapai sekitar 26 ribu Ha lebih. Karena lahan tersebut sudah dikonversi, warga berhak untuk memiliki lahan dengan syarat membayar biaya alih fungsi ke Pemda Lampung Tengah. Jika telah membayar biaya alih fungsi, maka mereka sudah sah untuk mendapatkan sertifikat tanah.

”Untuk pengukuran dan pembuatan sertifikat sudah menjadi kewenangan BPN, kami sudah tidak terlibat, ”katanya.

Dikatakan Hendro, sesuai Pergub Lampung No 6 tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan untuk konfersi, biaya alih fungsi lahan sebesar Rp40 permeter untuk lahan pekarangan dan Rp10 permeter bagi lahan pertanian.

Pembayaran biaya alih fungsi tidak ke Dinas Kehutanan, tapi dana dikumpulkan melalui kelompok masyarakat (Pokmas ) yang di setorkan ke rekening Pemda Lampung Tengah. Sedang dana kerohiman merupakan merupakan kesepakatan warga dan masyarakat adat. Maka, bagi yang sudah membayar dana tersebut tentunya BPN lah yang memproses pengukuran.

”Kami belum mendapatkan data berapa sertifikat yang telah diterbitkan dan peta lokasi pengukuran dimana sebarannya kami belum mengetahui,”kata tegas Hendro.

Menurut Hendro, pihaknya terakhir telibat saat melakukan sosialisai sebelum berakhirnya masa pendaftaran alih fungsi lahan. Karena perpanjangan pendaftaran untuk mendapakan lahan berakhir pada 12  Agustus 2012.

”Bagi warga yang tidak membayar alih fungsi lahan, maka lahan eks regeiter 08 Way Rumbia yang di garap menjadi milik negara. Berapa luas lahan yang telah dibayar biaya alih fungsinya kami belum tahu,”katanya.

Terkait dengan dugaan adanya penyertifikan lahan yang masuk kawasan hutan lindung dilakukan oleh oknum, Hendro mengaku belum mendapatkan data maupun informasinya.  Karena, kata dia, penataan batas kawasan merupakan kewenangan pemerintah pusat, atau

Kementerian Kehutanan dan Perkebunan.
Tapi, lanjutnya, Pemkab Lampung Tengah sudah minta pengukuhan terhadap sisa hutan yang masuk ke kawasan hutan lindung seluas 5.006,72 Ha untuk dilakukan panataan batas.

Pada tahun 2010 telah dilakukan penataan tata batas. Kalau memang ada yang bersertifikat akan kami tampung, carikan solusi.

”Pak Bupati sudah mengirim surat ke BPN terkait sebaran sertifikat yang masuk kawasan hutan lindung, kalau mungkin ada. Tapi memang belum ada balasan dari BPN.  Kalau memang ada artinya legal, baru kita carikan solusi agar tidak berada di dalam kawasan hutan lindung. Agar kawasan hutan lindung sesuai aturan tidak berkurang,”katanya.

Kawasan hutan lindung sisa konfersi kata Hendro, berada di sepanjang bantaran sungai Way Pegadungan hingga perbatasan Way Kambas, sebagian besar merupakan rawa yang rawan banjir dan tidak bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian secara maksimal.

”Sebagian besar kawasan hutan lindung tersebut merupakan rawan dan pada musim penghujan akan tergenang air hingga kedalaman dua meter,”katanya.

Loading...