Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara ADD Kembali Macet, Pemkab Lampura Ingkar Janji

ADD Kembali Macet, Pemkab Lampura Ingkar Janji

161
BERBAGI
Kantor Pemkab Lampung Utara
Kantor Pemkab Lampung Utara

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Pemkab Lampung Utara dipastikan tidak akan mampu menepati janjinya untuk tidak lagi menunggak pembayaran Alokasi Dana Desa tahun 2020. Buktinya, hingga akhir tahun, mereka tak kunjung menyalurkan ADD bulan November dan Desember 2020.

Padahal, pada pertengahan bulan Juli lalu, Pemkab Lampung Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok menjanjikan persoalan Alokasi Dana Desa yang selalu menunggak tiap tahunnya tidak akan kembali terulang di masa mendatang. Menurutnya, sepanjang berkas administrasi dari aparatur desa lengkap maka mereka akan segera memroses pencairan ADD tersebut.

Kepala Desa Bumiraya, Abung Selatan, Marpian ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (30/12/2020), membenarkan bahwa ADD yang mereka hingga hari ini baru sepuluh bulan saja. ADD yang telah mereka terima itu adalah ADD bulan Januari hingga Oktober.

“Sampai saat ini baru sepuluh bulan saja yang kami terima,” kata dia.

Marpian memastikan bahwa ADD bulan November dan Desember tahun 2020 tidak akan disalurkan pada tahun ini. Mengingat saat ini telah memasuki akhir tahun sehingga waktunya tidak lagi memungkinkan.

“Mungkin, sisa dua bulannya akan dibayarkan di tahun 2021 mendatang. Efek dari tunggakan ini, kami tidak dapat membayar gaji para perangkat desa,” terangnya.

Di tempat berbeda, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, R. Habibie membenarkan bahwa untuk tahun ini hanya sepuluh bulan saja yang baru disalurkan. Sisanya, kemungkinan besar akan dibayarkan pada tahun mendatang. ‎

“Sepertinya dua bulan sisa ADD itu akan disalurkan pada tahun depan,” jelas dia.‎

Dengan kepastian kembali tertunggaknya ADD ini maka duet kepemimpinan Bupati Budi Utomo dan Sekdakab Lekok masih belum mampu menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.

Setiap tahunnya penyaluran ADD selalu saja tidak mulus alias menunggak. Padahal, ADD ini sangat diperlukan oleh pemerintahan desa untuk membayar gaji para perangkatnya. Persoalan tunggakan ini jugalah yang membuat para aparatur desa sempat menggelar demonstrasi besar – besaran beberapa tahun lalu.