Hukum  

Agar Bisa Kampanye Pilgub, Penasihat Hukum Mustafa Ajukan Penangguhan Penahanan

Sopian Sitepu, Wahrul Fauzi Silalahi, dan Muhammad Yunus (Foto: dokumentasi Tim Media Mustafa)
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM — Masa kampanye Pilgub Lampung sudah dimulai sejak beberapa hari lalu. Namun, Cagub Lampung nomor urut 4, Mustafa, hingga kini belum berkampanye karena masih menjalani pemeriksaan di  KPK. Terkait hal itu,  tim kuasa hukum Mustafa mengajukan penangguhan penahanan kepada KPK.

“Upaya penangguhan penahanan diajukan berdasarkan UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 bahwa semua paslon tidak menghalangi dan tidak menghilangkan hak politiknya dan tetap mempunyai hak mengikuti kampanye dan tahapan pilkada,” kata Sopian Sitepu, salah satu Tim Kuasa Hukum Mustafa di kantor hukum Sopian & Partner, di  Way Halim, Bandarlampung, Rabu, 21 Februari 2018.

Sopian Sitepu menegaskan Mustafa tidak terkena OTT dan bersikap kooperatif selama menjalani proses hukum. Ia juga meminta kepada seluruh pihak untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

“Kami membela Mustafa.Kami yakin bisa membebaskannya,” kata dia.

Pihaknya telah mencermati proses KPK dengan meminta keterangan awal terhadap Mustafa dan proses penahanan masih dalam koridor hukum dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana KUHAP.

Menurut Sopian Sitepu, setalah penahanan, Mustafa diperiksa sebagai saksi dan belum diperiksa sebagai tersangka.

“Saat ini Mustafa dititipkan di tahanan KPK Kuningan Jakarta,” katanya.

Sopian mengatakan kasus hukum yang dialami Mustafa tidak menggugurkan statusnya sebagai Calon Gubernur Lampung. Maka dari itu, kata Sopian Sitepu, Mustafa masih memiliki hak politik dan bisa mengikuti kampanye dan rangkaian tahapan Pilkada.

“Kami perjuangkan Mustafa bisa ikut kampanye sesuai jadwal. Besok kita akan mengantarkan surat penangguhan penanganan,” katanya.

Sementara itu Tim Penasehat Hukum sekaligus Ketua BAHU DPW Partai NasDem Lampung, Wahrul Fauzi Silahi, mengatakan sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor: 70/HK.03.2-Kpt/18/Provl II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Pada pokoknya KPU Provinsi Lampung telah menetapkan Mustafa dan Ahmad Jajuli sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS dan Hanura Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa semua pasion tidak menghalangi dan tidak menghilangkan hak politiknya dan tetap mempunyai hak mengikuti kampanye dan tahap tahap Pilkada.

“Untuk menghormati dan melindungi Hak Mustafa, Tim Penasihat Hukum akan mengajukan kepada KPK permohonan Penangguhan Penahan dan permohonan Izin Mengikuti Kampanye Sesuai Jadwal Kampanye yang dikeluarkan KPU,” katanya.