Beranda Ekbis Bisnis Agar Target Ekspor Udang Tercapai, Petambak Minta Investasi Dipermudah

Agar Target Ekspor Udang Tercapai, Petambak Minta Investasi Dipermudah

87
BERBAGI
Berfoto bersama seusai acara pengukuhan Pengurus FKPA.
Berfoto bersama seusai acara pengukuhan Pengurus FKPA.

TERASLAMPUNG.COM — Para petambak udang di Provinsi Lampung dan Bengkulu mendukung program pemerintah pusat yang tetap memprioritaskan ekspor komoditas udang segar selama lima tahun ke depan. Terutama untuk tujuan ke Amerika Serikat, Eropa, dan India dengan target volume ekspor sampai 250 persen.

Demikian terungkap pada acara pengukuhan Pengurus Forum Komunikasi Praktisi Aquakultur (FKPA) masa bakti 2019-2024 di Bandarlampung, Kamis (6/11). Pengurus FKPA yang dikukuhkan oleh Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Rusnanto, S.Pi., M.Si terdiri dari Ketua Hanung Hernadi, Sekretaris Bambang Nuryanto, Bendahara Wahyudi Joko dan dilengkapi dengan ketua-ketua bidang dan kordinator wilayah, mulai dari Bengkulu hingga Nusa Tenggara Timur.

“Kita, investor tambak udang mendukung penuh program pemerintah pusat yang menargetkan kenaikan ekspor udang hingga lima kali lipat dari sekarang,” ujar Ketua Shrimp Club Lampung (SCL) Ali Kukuh yang hadir dan memberi sambutan pada acara tersebut.

Menurut petambak senior ini, target tersebut bisa tercapai jika pemerintah mempermudah investasi tambak udang. Investor tidak minta keringanan atau pun pembebasan pajak seperti pada investasi sektor lainnya. Yang diharapkan petambak hanya penyederhanaan perizinan dari pusat ke daerah. Sebab selama ini Ali Kukuh melihat dan merasakan, banyak pemerintah daerah yang mempersulit perizinan dan menerbitkan berbagai peraturan yang memberatkan investor.

Dicontohkannya, adanya Perbup Lampung Selatan soal kewajiban mengurus IMB tambak. Tidak saja bagi tambak yang akan dibangun, tetapi juga tambak yang sudah beroperasi sejak tahun 1990-an pun harus mengurus dan membayar biaya IMB-nya.

Ali menegaskan, proses perizinan yang begitu rumit dan berbelit-belit menjadi kendala utama dalam pengembangan tambak baru. “Jadi program KKP tersebut akan terealisasi jika ada harmonisasi dan penyderhanaan peraturan dari pusat hingga ke daerah. Jangan sebaliknya, pemerintah pusat mempermudah perizinan, di daerah malah mempersulit,” tambahnya mengingatkan.

Fasilitasi Lahan

Senada dengan Ali Kukuh, Ketua Ikatan Petambak Pantai Barat Sumatera (IPPBS) Agusri Syarief menyatakan sebagai pelaku usaha udang pihaknya mendukung sepenuhnya program KKP yang disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto pada Seminar Udang di IPB Bogor, baru-baru ini.

Menurut Agusri, untuk mencapai target tersebut terdapat empat komponen yang harus tersedia, yakni modal, SDM, teknologi dan lahan. Untuk modal, teknologi dan SDM, petambak mampu menyediakannya. Namun untuk lahan, ia berharap pemerintah memfasilitasi melalui penyederhanaan peraturan dan perizinan sehingga investor tidak mengalami kesulitan untuk membuka tambak baru.

Ia mengakui, belakangan ini usaha tambak udang banyak menghadapi kendala, dengan banyaknya serangan penyakit dan jatuhnya harga jual. Ia berharap, dengan sinergi antara pelaku usaha, praktisi yang menjadi anggota FKPA dan pemerintah, ke depan penyakit bisa dikendalikan.

Pada kesempatan yang sama Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Rusnanto, S.Pi., M.Si menyatakan, potensi lahan untuk tambak udang di Lampung mencapai 64 ribu ha dan baru 10 persen yang sudah dimanfaatkan.

“Dengan hanya memanfaatkan 10 persen potensi lahan, nilai ekspor udang dari Lampung mencapai Rp2 triliun dan merupakan komoditas ekspor terbesar dengan kontribusi sebesar 70 persen dari total ekspor Lampung,” urai Rusnanto saat menyampaikan sambutan.

Hingga September 2019, Lampung sudah mengekpor udang sebanyak Rp1,5 triliun. Ia berharap hingga akhir tahun total nilai ekspor udang Lampung melampaui Rp2 triliun, minimal sama dengan tahun lalu.

Untuk itu pihaknya mendukung pengembangan tambak udang di Lampung. Apalagi dengan hanya memanfaatkan 10 persen potensi lahan, Lampung sudah berada dalam 10 besar provinsi pengekspor udang. “Mari kita bersinergi untuk mengembalikan kejayaan udang di Lampung,” ajaknya.

Ketua FKPA Hanung Hernadi berjanji akan menyiapkan SDM yang handal dan kredibel dalam menjalankan budidaya udang. “Kami siap menjalankan budidaya udang dan ikan yang berkelanjutan melalui inovasi dan ramah lingkungan,” ujar Hanung.

Mulai kepengurusan 1994-2004 ini, pihaknya merangkul praktisi ikan, selain udang. Ia mengakui teknis budidaya ikan lebih mudah dibandingkan dengan udang tetapi pemasarannya sulit. Sebaliknya, teknis budidaya udang lebih sulit, namun pemasarannya lebih mudah.

Pada seminar udang di IPB Bogor, baru-baru ini, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menyatakan, pemerintah pusat yang tetap memprioritaskan ekspor komoditas udang segar selama lima tahun ke depan. Terutama untuk tujuan ke Amerika Serikat, Eropa, dan India dengan target volume ekspor sampai 250 persen.

Menurut Slamet, perlu dilakukan peningkatan produksi udang menjadi lebih maksimal. “Oleh sebab itu, saya mengapresiasi kegiatan seminar soal peningkatan produksi udang yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Institut Perikanan Budidaya (IPB) kali ini,” tambahnya.

Slamet mengatakan, pemilihan tema seminar ini cukup tepat karena sejalan dengan program prioritas pemerintah yang masih mengutamakan ekspor komoditas udang hingga lima tahun ke depan. Setidaknya ada tiga jenis udang yang dibudidayakan yaki udang vaname, windu, dan marguensis.

Sebelumnya, kata Slamet, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden) untuk membangun sentra hasil produksi perikanan dengan memprioritaskan komoditas udang dan ikan tuna. (*)

Loading...