Beranda Kolom Kopi Pagi Agung dan Para Manusia Agung

Agung dan Para Manusia Agung

11816
BERBAGI

Oyos Saroso H.N.

Namanya cukup mantap: Agung Ilmu Mangkunegara. Bukan berasal dari trah Mangkunegaran di Jawa, tetapi ia memiliki trah bagus karena terlahir dari keluarga Tamanuri.

Tamanuri adalah bupati pertama Waykanan setelah daerah itu menjadi daerah otonomi sendiri dan lepas dari Kabupaten Lampung Utara. Tamanuri menjabat sebagai Bupati Waykanan pada 2000-2005 berpasangan dengan Wakil Bupati Marsidi Hasan.

Tamanuri kembali terpilih sebagai Bupati Waykanan periode 2005-2010 berpasangan dengan Wakil Bupati Zainudin Hasan. Pada 2014 Tamanuri menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Pada Pemilu 2019 Tamanuri kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem untuk periode 2019-2014.

Agung Ilmu Mangkunegara sejak awal sepertinya dikader Tamanuri untuk menjadi birokrat. Hal itu bisa dilihat dari jejak pendidikannya. Usai menamatkan sekolah di SMA Negeri 1 Bandarlampung, pria kelahiran 17 Agustus 1982 itu kemudian melanjutkan pendidikan ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Lulus dari IPDN ia menapaki karier sebagai Sekretaris Kelurahan Blambangan Umpu (Waykanan) kemudian menjadi Camat Tanjungsenang, Kota Bandarlampung.

Kariernya menanjak drastis ketika ia menjabat Bupati Lampung Utara setelah memenangi pilkada langsung pada 2014. Tahun 2014 menjadi kejayaan dobel bagi keluarga Tamanuri: Tamanuri “Senior” terpilih sebagai anggota DPR RI, Tamanuri “Yunior” (Agung Ilmu Mangkunegara) terpilih sebagai Bupati Lampung. Kejayaaan itu kembali diulang pada 2019: Tamanuri kembali terpilih sebagai anggota DPR RI, sedangkan Agung Ilmu Mangkunegara kembali terpilih sebagai Bupati Lampung Utara periode kedua (2019-2024).

Pada periode pertama menjadi bupati, ia sempat beberapa bulan mengendalikan pemerintahan seorang diri. Hal itu  karena Wakil Bupati Lampung Utara terpiih, Paryadi, meninggal dunia karena sakit pada 28 Agustus 2014. Agung pun akhirnya dilantik seorang diri dan menjalankan roda pemerintahan di Lampung Utara tanpa didampingi Wakil Bupati. Pada 24 Februari 2015 barulah ada wakil bupati pendamping Agung setelah dr. Sri Widodo (mantan Kadis Kesehatan) dilantik sebagai Wakil Bupati Lampung Utara.

Dengan jejak karier yang lumayan bagus itu, tentu saja Tamanuri berharap besar kepada putranya. Namun, nasib berkata lain. Pada Minggu malam, 6 Oktober 2019, Agung Ilmu Mangkunegara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Ia pun harus mengenakan seragam oranye dan menjalani proses hukum.

Kasus yang membelit Agung Ilmu Mangkunegara kurang lebih sama dengan kasus yang juga menimpa tiga bupati lain di Lampungg yang juga terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK: Mustafa (Bupati Lampung Tengah), Zainudin Hasan (Bupati Lampung Selatan, dan Khamami (Bupati Mesuji). Persamaan mereka sama-sama terkena OTT KPK dan terkait dengan fee proyek di dinas.

Meskipun sama-sama ditangani KPK, kasus mereka berbeda dengan yang menimpa Bambang Kurniawan (Bupati Tanggamus), karena Bambang terjerat kasus suap terkait pengesahan RAPBD yang melibatkan para anggota Dewan. Jika mau fair, banyak orang yang meyakini sebenarnya yang bisa kena jerat KPK bukan cuma Bambang Kurniawan, tetapi juga para kepala daerah lain di Indonesia yang melakuan “deal-deal” dengan legislatif untuk mengesahkan APBD dengan imbalan tertentu.

Agung Ilmu Mangkunegara, para kepala daerah lain yang terkena OTT KPK, para birokrat, dan politikus yang menduduki jabatan penting di Indonesia pada dasarnya adalah “manusia agung”. Mereka semua mulia. Buktinya mereka terpilih di antara sekian banyak warga lain di daerahnya lewat pilkada dengan dana besar. Hanya “manusia agung” dan “orang pilihan” yang bisa meraih jabatan publik dengan modal besar.

Tidak cuma “manusia agung”, fakta sering menunjukkan bahwa para kepala daerah (yang terkena kasus korupsi atau belum terkena kasus) acap tampil sebagai penyebar kebaikan dan perindu surga. Buktinya, mereka sering menggelar acara keagamaan dengan melibatkan banyak warga, mengundang penceramah terkenal, mengajak rutin ibadah berjamaah. Sepintas, mereka adalah benar-benar sangat mulia.

Yang menjadi pertanyaan tentu saja adalah: dari mana sebenarnya hasrat menjadi “manusia agung” itu datang? Benarkah para calon kepala daerah dan kepala daerah yang hobi menyebar uang, memberi hadiah umrah gratis, membagi sembako, membagi hadiah mobil, sepeda motor, hewan ternak, aneka alat elektronik, sabun, mi instan, sarung, mukena, sajadah, dll nawaitunya memang untuk ibadah? Kalau ya, alangkah agung dan mulianya mereka.

Karena mereka agung dan mulia, maka mestinya tidak ada cerita kepala daerah ditangkap KPK karena menerima uang receh atau uang besar, tidak ada kisah kepala daerah minta setoran uang proyek, tidak ada jual beli jabatan. Singkatnya: karena pemerintahan dikelola orang agung dan mulia, seharusnya tidak ada korupsi sehingga semua rakyat bisa makmur.

Sayang memang. Ternyata kerap kali “manusia agung” dan “mulia” itu tidak kita perlukan. Kita hanya butuh orang baik, jujur, profesional, dan takut kepada Tuhan. Toh, pada diri “manusia super” (Ubermensch), kata Nietzsche, acap terselip hasrat atau kehendak berkuasa.

Menjadi runyam ketika kehendak untuk berkuasa yang sudah dikamuflasekan dengan aneka tindak “manusia super” itu disertai hasrat untuk menguasai orang lain dan menumpuk pundi-pundi harta untuk kemakmuran diri dan keluarganya saja.

Loading...