Agung: Lampung Utara Rugi Besar karena RAPBD 2015 Ditolak Pemprov Lampung

  • Bagikan

Feaby/Teraslampung.com




Bupati Agung llmu Mangkunegara menandatangangi Perda RPJMD Lampnng Utara 2014-2019, Kamis (11/12/2014).

KOTABUMI–Bupati Agung Ilmu Mangkunegara tak menampik kemungkinan akan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pengganti Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2015.

“Kemungkinannya seperti itu (Perbup),” kata Agung, usai acara istighosah menyambut tahun baru 2015 di halaman kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Rabu malam (31/12).

Suami Endah Kartika Prajawati ini juga mengakui,  terdapat kerugian yang cukup besar yang harus diterima Kabupaten Lampura bilamana Perbup itu dikeluarkan sebagai konsekuensi RAPBD ditolak oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Sebab, besaran anggaran yang akan digunakan pada tahun 2015 ini harus berpatokan dengan besaran anggaran tahun 2014, hanya sekitar Rp.1,2 Triliun.

Sementara, apabila RAPBD tahun 2015 jadi disahkan maka sedianya RAPBD tahun 2015 meningkat menjadi sekitar Rp.1,4 Triliun. “Andaikata Perbup itu keluar (maka) ada kerugian kita. Yang yang tak bisa dimanfaatkan uang Kabupaten Lampung Utara (sebesar) Rp.200 miliar. Uang Rp.200 miliar itu kan sudah saya jelaskan bisa buat apa – apa. Tapi kalau Rp.200 miliar ini masyarakat nuntut, ya tuntut dengan (anggota DPRD) yang enggak datang,” seloroh dia.

Di tempat yang sama, Sekretaris Kabupaten Lampura, Samsir menambahkan pihaknya akan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat dasar hukum Perbup dimaksud. “Kita mau konsultasi ke Kemendagri untuk memperkuat dasar hukumnya. Supaya kita jangan salah langkah,” papar mantan pejabat Kabupaten Pringsewu ini.

Sebelumnya, Kisruh seputar Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lampung Utara (Lampura) tahun anggaran 2015 akhirnya mencapai puncaknya. Pasalnya, RAPBD tersebut ‘ditolak’ oleh Pemerintah Propinsi Lampung.

Dengan demikian, untuk tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Lampura dipastikan akan menggunakan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pengganti RAPBD. Konsekuensinya, besaran anggaran yang akan digunakan Pemkab Lampura harus sama dengan besaran anggaran tahun 2014 ini.

Kepastian penggunaan Perbup untuk tahun anggaran 2015 ini terungkap setelah Pemerintah Propinsi (Pemprop) Lampung melalui Tim Evaluasi APBD menggelar rapat terkait polemik RAPBD Lampura, Selasa (30/12).

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampura, Hendry membenarkan bahwa untuk tahun 2015 mendatang, Pemkab Lampura terpaksa menggunakan Perbup APBD sebagai dasar hukum dalam mengelola anggaran.

Kendati begitu, Hendry menolak mentah – mentah bila RAPBD Lampura yang ditengarai ‘bermasalah’ itu dikatakan ‘ditolak’ oleh Pemprov Lampung.

“Bukan ditolak, tapi ini jalan terbaik. Jadi eksekutif menggunakan Perbup sebagai dasar hukum untuk tahun 2015,” kata dia melalui pesan Blackberry, Selasa (30/12) malam.

  • Bagikan