Beranda Hukum Ahli Hukum: Lahan “Grondkaart” PT KAI Tidak Didaftarkan di BPN

Ahli Hukum: Lahan “Grondkaart” PT KAI Tidak Didaftarkan di BPN

255
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM — Konflik lahan di sisi rel kereta api (grondkaart) antara PT KAI dengan masyarakat masih terus berlanjut. PT KAI mengklaim lahan yang ada sejak zaman Belanda (1913) itu merupakan aset miliknya, sedangkan masyarakat juga mengaku bahwa lahan itu miliknya dan telah menempati lebih dari tiga generasi.

Terkait hal itu, belum lama ini ahli hukum agraria dari Universitas Andalas,  Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum,saat menjadi nara sumber FGD yang digelar  Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, mengungkapkan bahwa PT KAI sebenarnya belum mendaftarkan grondkaart ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Padaha, kata Kurnia, pada saat konversi hak-hak barat menuju nasionalisasi di tahun 1960-an, pendaftaran tanah memerlukan data yuridis (dasar hukum penguasaan) dan data fisik (gambar situasi spt groondkaart dlsb) penguasaan tanah tersebut untuk dipindahkan ke Buku Tanah dan Sertifikat Tanah-nya sesuai kewenangan instansi pemerintah yang bersangkuta.

“Sesuai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no. 5/1960 diberikan batas waktu 20 tahun untuk mendaftarkan lahan-lahan yg berasal dari hak barat (eigendom, erpacht dan opstal). Dalam kajian kami, lahan-lahan yang tergolong groundkaart tidak didaftarkan ke BPN, sehingga dengan demikian groundkaart menjadi tanah negara bebas, yang jika orang-seorang mendaftarkan tanah tersebut BPN tidak bisa menolaknya,” jelas Kurnia Warman.

Tentang data tersebut, anggota DPD RI dapil Lampung, Andi Surya, mengatakan PT KAI sebaiknya mengurus saja lahan-lahan kereta api yang sudah jelas termaktub dalam UU Perkeretaapian no. 23/2007 yaitu 6 meter kiri dan kanan rel KAI.

“Tidak usah merepotkan diri mengklaim lahan grondkaart yang tidak jelas kedudukan hukum dan administrasinya. Perbaiki manajemen perkeretaapian, tingkatkan pelayanan kepada penumpang dan upayakan investasi lokomotif dan gerbong-gerbong yang lebih modern, ini lebih baik untuk manajemen PT

Loading...