Beranda News Kabar Desa Ahmad Junaidi Auly: Pengawasan Dana Desa Harus Berasaskan Pencegahan

Ahmad Junaidi Auly: Pengawasan Dana Desa Harus Berasaskan Pencegahan

502
BERBAGI
Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly pada acara Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes versi 2.0 Dalam Tatakelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Balai Kampung Pancakarsa Purna Jaya, Banjar Baru, Tulang Bawang, Senin, 1 April 2019.

TERASLAMPUNG.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berharap pengawasan dana desa lebih mengutamakan asas pencegahan.

“Hal ini merujuk pada penemuan dana desa yang terjadi akibat masih minimnya pemahaman aparatur desa tenang sisitem keuangan negara,” kata anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly pada acara Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes versi 2.0 Dalam Tatakelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Balai Kampung Pancakarsa Purna Jaya, Banjar Baru, Tulang Bawang, Senin, 1 April 2019.

Acara tersebut diikuti camat dan kepala desa se-Kabupaten Tulang Bawang.

Legislator asal Lampung itu mengatakan ada dua faktor penyalahgunaan dana desa yaitu kesengajaan seperti membuat proyek fiktif dan ini termasuk tindakan korupsi, dan ketidaksengajaan seperti terjadinya kesalahan dalam proses perencanaan, penyusunan laporan.

“Kami di DPR tidak ingin kepala desa kena tindak pidana dan dipenjara, harus ada pencegahan yang dilakukan agar dana desa ini benar benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa,” ujar Junaidi.

Ahmad Junaidi Auly meminta  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pembinaan yang optimal untuk perangkat dan kepala desa dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0.

“Hal ini agar tatakelola keuangan desa di Tulang Bawang ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan profesional. Dengan pembinaan yang berkala oleh BPKP, harapannya nanti tidak ada keterlambatan lagi dalam pelaporan APBDes dampaknya nanti lama turunnya dana desa dan khawatirnya pembangunan desa bisa terhambat,” kata Bang Jun, sapaan akrabnya.

Menurut Bang Jun, pemerintah desa harus lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

“Amanat Undang Undang (UU) no 6 tahun 2014 tentang desa memberikan kesempatan yang besar kepada Desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa,” kata Caleg DPR RI Dapil Lampung II ini.

Loading...