TERASLAMPUNG.COM–Meskipun dengan semangat yang sama dengan pendirian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pusat (AJI Indoneia), berdirinya AJI di beberapa kota di Indonesia memiliki latar berbeda-beda. Masing-masing AJI kota berdiri dan berkembang dengan cara yang khas. Ada yang langsung kokoh karena jumlah anggotanya banyak (misalnya AJI Jakarta dan AJI Makassar), dukungan dana yang memadai, dan keuletan pengurus. Namun, ada pula AJI Kota di beberapa daerah di Indonesia yang perjalanannya terseok-seok. Bahkan, ada yang terpaksa ditutup oleh pengurus AJI Indonesia karena tidak produktif dan tidak memenuhi syarat lagi sebagai AJI Kota.
AJI Kota Bandarlampung (dulu dikenal dengan AJI Lampung) termasuk AJI Kota yang tetap kokoh sejak didirikan pada 31 Maret 2001. Hanya setahun disubsidi AJI Indonesia, pengurus AJI Bandarlampung kemudian menjalankan organisasi dengan dana mandiri. Selain iuran anggota (jumlahnya kecil dan seret menariknya), AJI Bandarlampung digerakkan dengan fundrising, bisnis jasa (mencetak buku), sumbangan sukarela anggota, dan kerjamama program dengan AJI Indonesia dan lembaga lain.
Selama 15 tahun berdiri, AJI Bandarlampung setidaknya bisa menunjukkan bahwa dana dari funding bukanlah segala-galanya. Kalaupun pernah mendapatkan dana dari funding karena kerjasama program, jumlahnya tidaklah banyak. Nilainya jahuh lebih kecil dibanding dana yang digelontorkan pemerintah daerah kepada perusahaan media lokal, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat lain.
AJI sendiri secara nasional hingga kini menolak dana APBN dan APBD dengan berbagai pertimbangan. Beberapa funding yang dinilai melanggar HAM dan merusak lingkungan hidup juga ditolak. Bebas dari gelontoran dana dari APBN dan APBD itulah yang diyakini memungkinkan AJI bisa tetap bersikap kritis terhadap pemerintah. Kritis bukan berarti bersikap melawan atau tidak mau diajak bekerja sama.
Yang menjadi kekuatan utama AJI Bandarlampung — dan AJI-AJI Kota lain di Indonesia– bukanlah kekuatan dana tahunan dari APBN, APBD, maupun funding, tetapi semangat, kerja keras, kesukarelawanan, dan kesetiaan.
Para pengurus AJI tidak perlu digaji atau diberi honorarium bulanan karena mereka sudah mendapatkan gaji dari kantornya masing-masing. Mereka mau menjadi pengurus bukan karena ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi karena ingin mengabdikan diri di dalam organisasi untuk turut membangun pers yang sehat di daerahnya,
Para pengurus AJI Bandarlampung memiliki mental kesukarelawanan yang baik dan tangguh karena mereka adalah hasil saringan dari proses rekrutmen yang ketat. Yakni, rekrutmen anggota dengan sistem ”stelsel”: calon anggota harus jurnalis, punya karya, dan mendaparkan rekomendasi dari tiga anggota AJI. Tiga anggota AJI yang memberikan rekomendasi bagi calon anggota akan bertanggung jawab terhadap calon anggota seandainya mereka nanti lolos menjadi anggota AJI.
Untuk masuk menjadi anggota AJI tidak dilakukan dengan tes tertulis, tetapi diperketat dalam proses pemberkasan dan wawancara. Dengan begitu, mental calon anggota akan dengan mudah diketahui dan bisa diputuskan layak diterima sebagai anggota atau tidak.
Dengan sistem “stelsel” itu, terkesan rekrutmen menjadi eksklusif. Namun, pandangan itu sejatinya tidak tepat. Jurnalis yang menjalankan tugas profesinya dengan baik, tidak nakal (menerima amplop, menerima sogokan, memainkan kasus, memalak narasumber), dan mau taat pada aturan organisasi kemungkinan akan diterima sebagai anggota.
Setelah calon anggota diterima sebagai anggota AJI, mereka akan mengikuti pelatihan (training) ke-AJI-an. Biasanya yang memberikan materi pelatihan adalah para pendiri, senior, atau mantan ketua AJI Bandarlampung, Mereka akan memiliki hak yang sama dengan anggota lain begitu diterima sebagai anggota.
BACA: AJI Bandarlampung, Tentang “Kecil Itu Indah” dan Kesukarelawanan Menjaga Pers yang Sehat (2)
Oyos Saroso H.N.
