Beranda Teras Berita AJI dan IJTI Desak Pembatalan Lelang Usaha Penyiaran Multipleksing

AJI dan IJTI Desak Pembatalan Lelang Usaha Penyiaran Multipleksing

206
BERBAGI
JAKARTA, Teraslampung.com — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat bersama-sama mengawasi dengan
cermat munculnya Surat Keputusan Menteri Kominfo Nomor 729 dan 730 Tahun 2014
tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem
Teresterial di wilayah Jabodetabek dan wilayah lain di Indonesia.

AJI Indonesia dan IJTI Pusat menengarai upaya Menteri Kominfo menjual-lelang
izin usaha penyiaran multipleksing dalam sistem teresterial itu tidak
transparan, terburu-buru, dan terkesan kejar target sebelum jabatan berakhir.

Ketua AJI Indonesia, Eko Maryadi, mengatakan AJI dan IJTI Pusat  menolak
pemberlakuan SK Menkominfo Nomor 729 dan 730 Tahun 2014 dengan tiga alasan. Pertama,
SK Kemenkominfo Nomor 729/2014 dan Nomor 730/2014 adalah CACAT HUKUM. Kedua SK
kemenkominfo itu mendasarkan diri pada Permen No.17/2012 Tentang Pelaksanaan
Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing.

“Sedangkan
Permen No.17/2012 disusun berdasarkan Permen No.22/2011 Tentang Penyelenggaraan
Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar yang
TELAH DIBATALKAN Mahkamah Agung (MA),” kata Eko, Jumat (22/8).

Kedua, tidak sepatutnya Menteri Kominfo mengambil keputusan strategis terkait
peluang usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing di Jabodetabek/Nasional,
hanya tiga bulan menjelang berakhir jabatannya sebagai Pembantu Presiden.

“AJI Indonesia dan IJTI Pusat mendesak Menteri Kominfo membatalkan SK Kominfo
Nomor 729 dan 730 Tahun 2014, dan memberikan kewenangan pengaturan usaha
penyelenggaraan multipleksing sistem teresterial di Indonesia kepada Pembantu
Presiden Kabinet berikutnya (2014-2019) yang memiliki waktu persiapan cukup
sehingga prosesnya bisa diawasi publik dan komunitas pers,” Eko menandaskan.

Ketiga, peraturan dan praktik penyiaran di Indonesia yang menyangkut hajat
hidup publik luas, termasuk jurnalis yang bekerja di dalamnya, harus dibangun
berdasarkan aturan setingkat Undang-Undang. Bukan diatur dan ditentukan oleh
peraturan penyiaran setingkat SK Kominfo. AJI Indonesia dan IJTI Pusat menilai
surat keputusan kebijakan Menkominfo tersebut “offiside” dan tidak
patut dikeluarkan pada masa “injury time” pemerintahan. (R/Dewira)

Loading...