AJI Ingatkan Pemerintah untuk Siapkan Program Perlindungan Sosial Terintegrasi

Bagikan/Suka/Tweet:
Eko Maryadi (dok indonesiarayanews)
JAKARTA, Teraslampung.com — Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Eko Maryadi, mengingatkan
pemerintah agar memberlakukan program layanan perlindungan sosial yang efektif,
terintegrasi dan memberikan maanfaat bagi seluruh warga negara.
”Termasuk
perusahaan media, wajib memberikan perlindungan sosial berupa asuransi
kesehatan dan kecelakaan kerja, tabungan hari tua atau pensiun seperti yang
diamanatkan UU SJSN dan Ketenagakerjaan,” ujar Eko Maryadi, dalam diskusi
terbatas isu sistem perlindungan sosial (social protection) bagi
warga Negara,  yang digelar AJI Indonesia
di Hotel Akmani Jakarta, Selasa (3 /6/2014).

Kegiatan ini mengundang jurnalis dari berbagai media yang biasa meliput isu
sosial ekonomi, bertujuan untuk menyerap aneka pandangan, perkembangan, serta
kelemahan program perlindungan sosial dari pemerintah Indonesia, membandingkan
dengan sistem perlindungan sosial di negara lain.
Eko
Maryadi menyebutkan sebagian besar jurnalis terutama yang berstatus kontributor
atau koresponden atau stringer/freelancer tidak mendapatkan perlindungan
memadai dari perusahaan yang mempekerjakannya. Padahal, sistem perlindungan
sosial membuat jurnalis bisa bekerja dengan tenang dan produktif.
“Melalui
workshop terbatas ini para jurnalis bisa mendapatkan pengetahuan terbaru
tentang sistem perlindungan sosial diberbagai negara. Jurnalis juga bisa
menulis isu perlindunngan sosial termasuk kelemahan dan bagaimana social
protection ini harus diperjuangkan melalui pemberitaan di media,” ujar Eko
Maryadi. 
Pada
diskusi itu diungkapkan bahwa sejak awal 2013, pemerintah mengeluarkan program
perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, pekerja formal dan informal, yang
dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan serta
program perlindungan tenaga kerja yang semula dicakup oleh Jamsostek. Saat ini program
tersebut berubah menjadi BPJS bidang Ketenagakerjaan.
Pemerintah
Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait sistem perlindungan
sosial. Sebut saja program Bantuan Tunai Langsung (BLT), Beras Untuk Orang
Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan, Kredit Untuk Rakyat (KUR) dll, dalam
upayanya meningkatkan kemampuan ekonomi dan memberikan perlindungan sosial bagi
warga negara. Program BLT pemerintah saat ini diadopsi oleh beberapa negara di
benua Afrika.
“Di
Indonesia, sistem perlindungan sosial mencakup dua hal : asuransi sosial dan
bantuan sosial.  Bantuan sosial, contohnya program raskin diambil dari
pajak dan diberikan cuma-cuma untuk orang miskin. Sedangkan Asuransi sosial,
seperti asuransi pada umumnya dimana peserta harus membayar premi,” ujar John
Rook, spesialis bidang perlindungan sosial atau Senior Social Protection
Adviser for the Australian Government funded Poverty Reduction Support Facility
(PRSF). 
Dalam
forum yang dihadiri 20-an jurnalis ini, John Rook menayangkan film tentang
situasi di Afrika Selatan. Di dalam film ini digambarkan konsep bantuan sosial
dan mengapa sistem perlindungan sosial menjadi kebijakan penting bagi
pemerintah dan warga suatu negara.
Direktur
Economy Policy Research Institute (EPRI), yang bermarkas di Cape Town Afrika
Selatan, Dr. Michael Samson mengatakan sistem perlindungan sosial merupakan
instrumen yang bisa digunakan untuk menurunkan kemiskinan, mendorong
pertumbuhan ekonomi, dan membangun lingkungan sosial dan politik yang stabil.
Kondisi tersebut terjadi di Nepal.  
“Sistem
Perlindungan sosial bukanlah anekdot tapi terbukti mampu menstabilkan ekonomi
negara. Lima puluh-Enam puluh tahun lalu Nepal lebih miskin dari Indonesia. Melalui
program perlindungan sosial mereka berkembang dalam 15 tahun terakhir,” kata Dr.
Michael Samson.
Namun
demikian, menurut Dr. Samson, banyaknya program perlindungan sosial di
Indonesia, belum mampu melindungi seluruh warganya. Hal itu  disebabkan banyaknya warga yang bekerja di
sektor informal.
“Jika
pemerintah dan elite politik membuat program yang efektif dan terintegrasi maka
rakyat bisa menikmati keuntungan yang besar,” kata Samson.
Pendapat
lain dikemukakan Paul Rowland, seorang analis politik asal Kanada, yang mengatakan
perlindungan sosial harus menjadi bagian dari isu yang harus diusung dan
dipertajam oleh partai politik, Paul menegaskan saat ini belum ada parpol yang
punya kebijakan khusus atau usulan konkrit tentang perlindungan sosial warga negara.
“Indonesia
bukan negara miskin, hanya saja belum mampu mengonsolidasikan kekayaannya dan
belum mampu mengimplementasikan program perlindungan sosial secara benar dan
terintegrasi,” ujar Paul. (RL)