Beranda News Pers AJI Ingatkan Wartawan tidak Menyalahgunakan Profesi

AJI Ingatkan Wartawan tidak Menyalahgunakan Profesi

620
BERBAGI
Ketua AJI Bandarlampung, Yoso Muliawan (Ist)
Ketua AJI Bandarlampung, Yoso Muliawan (Ist)

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung mengingatkan para wartawan untuk tidak menyalagunakan profesi. Imbauan itu disampaian terkait makin maraknya kasus pelanggaran hukum oleh oknum yang mengatasnamakan wartawan.

“Profesi wartawan telah tercoreng untuk kesekian kalinya di Lampung. Penilaian tersebut merujuk kasus dugaan intimidasi dan pemerasan terhadap puluhan kepala sekolah (kepsek) di Kecamatan Seputihraman, Lampung Tengah, yang mencuat dua pekan terakhir. Para kepsek yang akhirnya mengajukan pengunduran diri ini menyebut, pelaku intimidasi dan pemerasan terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu adalah wartawan dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM),” kata Ketua AJI Bandarlampung Yoso Muliawan, dalam rilisnya, Senin (1/2/2016).

Menurut Yoso, berdasarkan data AJI,  dalam setahun terakhir setidaknya ada empat kasus pelanggaran hukum dan pelanggaran etika jurnalistik yang dilakukan para wartawan.

Pertama, kasus pemerasan oleh seseorang yang mengatasnamakan wartawan terhadap kelompok tani (poktan) di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, pada awal Januari 2015. Saat itu, oknum wartawan meminta uang Rp 200 juta kepada poktan dengan menuduh adanya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Kasus ini masuk ranah hukum hingga oknum wartawan tersebut divonis hukuman pidana penjara 2 tahun 10 bulan pada Maret 2015.

Kedua, kasus dugaan pemerasan oleh tiga orang yang mengatasnamakan wartawan terhadap kepsek salah satu SD di Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan, pada Juni 2015. Ketiganya sempat diamankan polisi, walaupun akhirnya dilepaskan.

Ketiga, fantastis, terduga pelaku jumlahnya sampai sembilan orang. Mereka dibekuk polisi pada November 2015. Kesembilan orang yang mengatasnamakan wartawan ini ditangkap atas laporan penipuan terhadap kepala kampung di Kampung Lambu Kibang, Tulangbawang Barat. Mereka mengklaim bisa menjadikan kampung tersebut sebagai kampung percontohan sembari meminta jatah dana desa.

Keempat, terjadi pada 14 Januari 2016. Dua orang yang mengatasnamakan wartawan dari Abung Pos meminta uang dengan alasan liputan kepada seorang kepsek di Padang Ratu, Lampung Tengah. Keduanya bahkan membawa kabur sepeda motor kepsek tersebut, yang di dalamnya ada uang Rp 4 juta.

“Total lima kasus plus puluhan kepsek yang diduga diintimidasi dan diperas di Seputihraman, Lampung Tengah, hanyalah bagian kecil dari banyaknya kasus serupa di Lampung. AJI menduga ada banyak kasus penyalahgunaan profesi wartawan yang tak terungkap ke media dan publik. Satu faktor di antaranya, bisa jadi karena orang atau pejabat publik yang diintimidasi dan diperas takut untuk melapor ke kepolisian,” katanya.

AJI Bandarlampung mencatat setidaknya ada empat sasaran tembak oknum wartawan dan LSM ‘nakal’. Pertama, kepsek dengan tudingan penyalahgunaan dana BOS. Kedua, kepala desa atau kepala dan aparat pekon/kampung dengan tudingan penyalahgunaan raskin. Terkini, dana desa yang mengucur ke desa/pekon/kampung juga menjadi sasaran oknum wartawan dan LSM ‘nakal’ tersebut.

Ketiga, kelompok tani dengan tudingan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Keempat, kontraktor dengan tudingan penyimpangan proyek seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Dari empat sasaran tembak itu, AJI Bandar Lampung juga pernah menerima pengaduan dan informasi adanya dugaan intimidasi dan pemerasan dari oknum wartawan.

Dari kasus-kasus tersebut, Yoso melanjutkan, AJI Bandarlmpung melihat telah terjadi penyalahgunaan profesi wartawan oleh oknum, baik wartawan betulan maupun wartawan gadungan.

“Dengan dalih meliput dan mencari informasi, mereka malah mengintimidasi bahkan memeras narasumber untuk mendapatkan uang. Padahal, Kode Etik Jurnalistik pasal 6 menyatakan, wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesi untuk kepentingan dan keuntungan pribadi,” kata dia

Dengan mengintimidasi pula, oknum wartawan itu berarti tidak menggunakan cara yang profesional dalam memeroleh informasi. Atau justru, oknum wartawan itu memang tidak berniat menjalankan tugas jurnalistik, melainkan hanya ingin meminta jatah uang kepada narasumber.

“Padahal, lagi-lagi Kode Etik Jurnalistik, pasal 2, menyatakan wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Ini belum termasuk ketentuan pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan wartawan tidak boleh beritikad buruk. Maksudnya, wartawan tidak boleh memiliki niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain,” kata wartawan Tribun Lampung itu

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, AJI Bandarlampung mengimbau seluruh wartawan di Lampung tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

“Kalaupun ingin meliput dan mencari informasi seputar penggunaan dana BOS, dana desa, penyaluran pupuk bersubsidi, atau pelaksanaan proyek jalan dan jembatan, hal itu harus diniatkan semata-mata untuk kepentingan publik. Bahwa, publik atau masyarakat berhak tahu bagaimana pelaksanaan atau penggunaan dana BOS dan dana desa,” kata Yoso

Menurut Yoso, seandainya memang ada indikasi penyimpangan, maka tugas wartawan adalah menyampaikan informasi tersebut kepada publik sebagai bagian dari kontrol sosial.

“Cukup sampai di situ (kontrol sosial). Cukup sampai pada proses pemberitaan. Sementara ranah hukum adalah ranah kepolisian atau pihak berwenang lainnya, bukan ranah wartawan. Selain itu, dalam proses pemberitaan pun, wartawan harus selalu menguji informasinya alias disiplin dalam melakukan verifikasi. Cek dan kroscek serta melakukan konfirmasi kepada pihak yang tertuduh mutlak dijalankan guna menjaga prinsip keberimbangan sesuai pasal 1 Kode Etik Jurnalistik,” tandasnya.

Kepada seluruh masyarakat, AJI Bandarlampung mengajak untuk tidak menjadikan profesi wartawan seolah-olah sebagai ladang uang.

“Seolah-olah dengan berbondong-bondong menjadi wartawan, maka akan mudah mendapatkan uang melalui jalan mengintimidasi dan memeras narasumber. Pofesi wartawan adalah profesi mulia. Sama halnya seperti polisi, dokter, guru, dosen, dan lainnya. Pengabdian terhadap kepentingan publik dengan memberi informasi dan melakukan kontrol sosial adalah tugas mulia wartawan. Jangan kotori dan cemari itu dengan perilaku negatif seperti mengintimidasi dan memeras narasumber,” Yoso menambahkan

Loading...