AJI Protes Bocornya Data Pribadi Jurnalis Penerima Vaksin Covid-19

  • Bagikan

TERASLAMPUNG.COM — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) keberatan dengan bocornya data pribadi jurnalis penerima vaksin Covid-19. Dokumen dari Kementerian Kesehatan itu telah beredar luas sejak dilakukan vaksinasi tahap II di akhir Februari sampai pertengahan Maret 2021. Ironisnya, banyak jurnalis yang masuk daftar tersebut sampai sekarang belum jelas kapan akan divaksin.

Data jurnalis itu berisi tentang  nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, alamat, nomor telepon, asal organisasi dan media, serta usia. Dokumen tersebut beredar di publik, termasuk di sejumlah grup Whatsapp jurnalis, sehingga sangat rawan disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

“Kami berpandangan beredarnya dokumen tersebut membuat data pribadi jurnalis rentan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terlebih data pribadi merupakan aset yang bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital,” kata Sasmito Madrim, Ketua AJI Indonesia, dalam rilisnya, Jumat (19/3/2021).

Menurut Sasmito, meskipun Indonesia belum memiliki Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, pemerintah berkewajiban untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Aturan umum tersebut setidaknya dapat ditemukan dalam Pasal 28 G dan Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945.

Sasmito mengutip Pasal 28 G UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sedangkan Pasal 28 H ayat 4 berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Terkait hal itu, AJI Indonesia meminta Kementerian Kesehatan dan institusi di bawahnya untuk: pertama, ,menghentikan peredaran dokumen dari Kementerian Kesehatan yang berisi data pribadi jurnalis yang akan menerima vaksin Covid-19 yang sudah beredar di masyarakat.

“Data detail soal penerima vaksin, cukup di dokumen internal kementerian. Untuk kebutuhan pemberitahuan vaksinasi, informasinya bisa dengan nama, media, alamat kantor, umur dan hal yang bersifat umum,” katanya.

Kedua, mengevaluasi soal perlindungan data pribadi penerima vaksin Covid-19, serta ditindaklanjuti dengan membuat sistem perlindungan data pribadi untuk para penerima vaksin berikutnya.

Ketiga, segera merealisasikan kebijakan satu data yang aman untuk untuk para penerima vaksin, baik para jurnalis maupun masyarakat luas.

Keempat, mengusut dan memberi sanksi pada pejabat yang bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi para jurnalis.

 

  • Bagikan