AJI: PT Daya Radar Utama Lecehkan Jurnalis

  • Bagikan
Ilustrasi (dok)
ilustrasi dok sultengpost
BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com– Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota
Bandarlampung menilai PT Daya Radar Utama (DRU) telah melecehkan kerja profesi
jurnalis di Lampung saat kunjungan Menteri Pertahanan, Jumat (5/12)..

Hal
itu diungkapkan Ketua AJI Lampung Yoso Mulyawan pada Sabtu (6/12/2014) usai
menerima pengaduan jurnalis yang kemarin melakukan peliputan di perusahaan itu
saat kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.

“Eni
Muslihah dari Kompas.com dan Sari Sitopu kemarin mereka hendak meliput
kedatangan Menhan, tapi dipersulit dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan
mereka juga sempat diintai dari belakang saat hendak mengetik berita,” kata Yoso, Sabtu (6/12).

Menurut Yoso, dalam pengaduannya ke AJI, Eni mengaku bahwa pihak PT DRU menghina dirinya dan Sari saat hendak meliput kunjungan Menhan. Selain dilarang meliput, Eni dan Sari dituduh  ingin mencari amplop. 
“Tuduhan itu dilontarkan
oleh pihak keamanan dan buruh yang keluar dari lokasi kerjanya saat mereka
hendak keluar dari lokasi perusahaan. Eni
Muslihah itu anggota AJI. Tidak mugkin dia liputan dengan tujuan mencari
amplop. Di AJI, kami sangat ketat menerima anggota dengan seleksi berlapis,”
kata Yoso.

Menurut
Yoso, kunjungan Menhan Jumat (5/12) tidak ada kaitannya dengan rahasia negara
sehingga tidak ada alasan  pihak
perusahaan tertutup dengan liputan media.
“Apalagi, Menhan dan rombongan juga tidak masuk dalam KRI 520
Teluk Bintuni yang berupakan alutsista baru yang dibuat oleh PT DRU,” kata dia.

Yoso
meegaskan, kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara yang mendapat
jaminan sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 4, ayat 1.

“Dengan
jaminan sebagai hak asasi warga negara tersebut, maka pers harus bebas dari
segala bentuk tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan dari
pihak-pihak tertentu, termasuk narasumber, dalam mencari informasi dan
melakukan kontrol sosial,” jelasnya.

Tujuan
akhirnya tak lain agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terjamin.

“Kami
menyesalkan tindakan pelarangan liputan oleh PT DRU. Tindakan itu merupakan
pelanggaran terhadap UU Pers serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.


Kami
meminta masyarakat, termasuk institusi pemerintah, menghormati kerja
jurnalistik dalam mencari informasi yang mendapat jaminan dalam UU Pers,”
kata dia lagi.

Jika
pada akhirnya terdapat hal-hal yang tidak berkenan terkait pemberitaan yang
turun di media massa, maka masyarakat dan institusi pemerintah bisa menempuh
langkah sesuai UU Pers. Misalnya, menggunakan hak jawab. Jika pun belum puas
terhadap hak jawab tersebut, bisa menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pers.
Dewan pers nanti yang akan mengambil langkah penyelesaian.

Dalam
UU 14/2008 tentang KIP, pasal 2, ayat 4, informasi publik yang dikecualikan
bersifat rahasia, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat.

Pada
pasal 6 informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dapat membahayakan
negara, berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan tidak
sehat, berkaitan dengan hak-hak pribadi, rahasia jabatan, dan atau informasi
itu belum dikuasai atau didokumentasikan oleh badan publik itu

“Jadi
kalau cuma kunjungan Menhan, itu kaitannya tidak signifikan dengan aturan
informasi yang dikecualikan, khususnya yang bersifat rahasia negara,” tandas Yoso.

  • Bagikan