Beranda News Nasional Ajukan Kasasi, Hukuman Anas Urbaningrum Justru Ditambah Jadi 14 Tahun Penjara

Ajukan Kasasi, Hukuman Anas Urbaningrum Justru Ditambah Jadi 14 Tahun Penjara

191
BERBAGI
Anas Urbaningrum (dok)

JAKARTA, Teraslampung.com — Mahkamah Agung (MA) memperberat vonis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang proyek pembangunan Pusat Olahraga  Hambalang.

Majelis Hakim yang dipimpin Artijo Alkostar itu memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara. Vonis ini merupakan dua kali hukuman atas putusan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menghukumnya selama 7 tahun penjara.

Majelis hakim MA,Artijo Alkotsar,  menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara, Artijo juga mencabut hak politik Anas dan mengembalikan uang yang dikorupsi di proyek Hambalang sebesar Rp57 miliar.

MA menilai keliru pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan banding yang menyatakan bahwa hak Anas Urbaningrum untuk dipilih dalam jabatan publik tidak perlu dicabut mengingat untuk memperoleh jabatan tersebut, tergantung kepada publik sehingga harus dikembalikan kepada penilaian publik atau masyarakat itu sendiri.

MA berpendapat, publik atau masyarakat justru harus dilindungi dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin. Kemungkinan bahwa publik salah pilih kembali haruslah dicegah dengan mencabut hak pilih seseorang yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat yang pernah diberikan publik kepadanya.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Anas, Handika Honggowongso mengaku sangat kecewa. Pasalnya, para Hakim Agung lebih mengedepankan semangat hukuman.

“Kami sangat kecewa atas putusan tersebut, majelis hakim tingkat kasasi lebih mengedepan kan semangat menghukum dengan meninggalkan semangat untuk mencari keadilan,” jelas Handika saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Senin (8/6).

Handika pun menyebutkan, pihaknya akan melakukan upaya hukum selanjutnya berupa Peninjauan Kembali (PK).

“Tentu ke depan kami akan melakukan upaya hukum dengan ajukan PK untuk mendapat keadilan yang subtansial,” tuturnya.

Loading...