Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Akademisi: Batalkan Perbup Tambahan Penghasilan Pegawai Lampung Utara

Akademisi: Batalkan Perbup Tambahan Penghasilan Pegawai Lampung Utara

410
BERBAGI

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–‎Kritikan terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Utara tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diduga melanggar aturan terus bermunculan. Kali ini‎ kritikan itu kembali datang dari akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMK), Salis M. Abduh.

“Jika memang melanggar aturan, Perbup TPP harus d‎ibatalkan. Tidak ada pilihan lain,” tegas Salis M. Abduh dalam pesan WhatsApp-nya, Selasa (15/9/2020).

Adanya dugaan pelanggaran aturan yang lebih tinggi itu mengisyaratkan bahwa pemkab terkesan terburu – buru dalam membuat regulasi baru itu. Di samping itu, perubahan TPP itu juga menjadi sinyal nyata kurang pekanya pihak pemkab terkait kondisi terkini pandemi Covid-19.

‎Saat ini, wabah Covid-19 di Lampung Utara cenderung cepat penyebarannya. Angka kasus baru terus bertambah dan bahkan meningkat tajam. Sedianya dengan kondisi tersebut, pihak pemkab lebih memfokuskan anggaran pada percepatan penanganan Covid-19.

“Fokuskan dulu semua energi dan anggaran terhadap penanggulangan pandemi Covid dan penyembuhan warga terkontaminasi. Setelah semuanya selesai, baru memikirkan hal lainnya,” paparnya.

‎Sebelumnya, kritikan serupa telah terlebih dulu disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Utara, Exsadi dan akademisi UMK lainnya, Suwardi.

Saat itu, Exsadi menilai banyaknya dugaan aturan yang dilanggar dalam peraturan bupati terbaru tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan insiden yang sangat memalukan bagi Lampung Utara. Imbasnya, setiap produk hukum yang dihasilkan di masa mendatang dapat diragukan keabsahannya oleh masyarakat.

Sementara Suwardi dalam pesan WhatsApp-nya menegaskan, ‎Pemkab Lampung Utara harus membatalkan Peraturan Bupati terbaru tentang Tambahan Penghasilan Pegawai jika memang aturan itu telah ditetapkan. Selain batal demi hukum, perbup itu sangat mencederai hati masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat wabah pandemi COVID-19.

“Eloknya, perbup itu direvisi karena jika aturan yang lebih rendah kontradiktif (bertentangan) dengan aturan yang lebih tinggi maka aturan itu batal demi hukum,” tandasnya kala itu.

Loading...