Beranda News Pilgub Lampung Akademisi Unila: Pansus Money Politic Pilgub Lampung Langgar UU

Akademisi Unila: Pansus Money Politic Pilgub Lampung Langgar UU

445
BERBAGI
Sarung dan uang Rp 60 ribu yang diduga dibagikan untuk para calon pemlih di Pilgub Lampung 2018. Bawaslu sendiri pernah mengklaim bahwa pembagian sarung dan mukena bukan termasuk politik uang .Menurut Bawaslu Lampung, sarung dan mukena adalah alat peraga kampanye.

TERASLAMPUNG.COM — Staf pengajar Hukum Akademisi Negara Universitas Lampung (Unila), Satria Prayoga,menilai terbentuknya Pansus Dugaan Pidana Pilkada 27 Juni 2018 Provinsi Lampung melanggar konstitusi.

Pengajar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung ini menjelaskan pelaksanaan pilkada berdasarkan undang-undang yang khusus (lex spesialis). “Tidak bisa DPRD memberikan rekomendasi kepada penyelenggara (KPU dan Bawaslu) untuk mengikuti atau menjalankannya,” ungkap dia saat dihubungi Jumat, 6 Juli 2018.

Terkait deadlocknya rapat paripurna kemarin (Kamis) dalam pembentukan pansus, kata dia, disebabkan adanya penolakan dari tiga partai PAN, PKB dan Golkar.

“Itu merupakan suatu bentuk nyata terhadap penegakan hukum, karena paripurna untuk membentuk pansus dalam menanggapi pelaksanaan pemilukada tidak memiliki legal standing. Sekali lagi kita harus samakan persepsi terlebih dahulu. Bahwa dalam penyelenggaraan pilkada ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sedikitpun tidak menyebutkan terhadap adanya kewenangan legislatif dalam pilkada,”kata dia.

Ia mempertanyakan, hasil (output) putusan yang akan dihasilkan nanti sebenarnya untuk apa.

“Kalau memang tujuannya hanya untuk memenuhi hasrat politik, ya, buat apa? Tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” katanya.

Menurutnya, kalau tujuannya sengaja menghalang-halangi penyelenggara pemilu melaksanakan tugasnya dalam mengambil keputusan akan masuk ke ranah pidana.

“Saya rasa akan berkonsekuensi ke ranah pidana. Untuk itu saya juga berharap aparat penegak hukum dalam hal ini Gakkumdu harus jeli dalam melihat permasalahan ini. Agar tidak berlarut-larut,” katanya.

Ia mengtakan, ketentuan dalam pilkada itu lex spesialis . Penegkan hukumnya dilakukan Sentra Gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan.

“Sudah memenuhi unsur pidana kalau memberikan rekomendasi pembatalan,” katanya..

Prayoga menegaskan semua yang tergabung dalam pansus dugaan pelanggaran Pilkada 27 Juni 2018 Provinsi Lampung dapat terancam hukuman pidana.

“UU No 10 tahun 2016 pasal 198 a setiap orang dengan sengaja menghalangi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dalam melaksanakannya dapat dipidana penjara paling rendah 12 bulan dan paling lama 24 bulan. Itu sudah jelas dalam UU. Jadi silakan bila ingin dilaporkan ke kepolisian. Kita ini negara hukum jadi jangan melakukan cara-cara premanisme yang di luar koridor hukum. Jangan karena hal ini gaduh dan membuat masyarakat antipati,” tandasnya.

TL/ILS