Akan Didemo Ribuan Aparatur Desa, Pemkab Lampung Utara Akhirnya Salurkan Dua Tunggakan ADD

Kantor Pemkab Lampung Utara. Foto: Teraslampung.com/Feaby Handana
Kantor Pemkab Lampung Utara. Foto: Teraslampung.com/Feaby Handana
Bagikan/Suka/Tweet:

Teraslampung.com, Kotabumi–Ancaman aksi demonstrasi dari ribuan aparatur desa membuat Pemkab Lampung Utara menjadi ciut nyali. Dua dari lima bulan tunggakan Alokasi Dana Desa (ADD) 2024 akhirnya dijanjikan akan dibayar pada bulan Desember ini.

“Alhamdulillah, hasil mediasi hari ini, pemkab mau membayar dua dari lima bulan tunggakan ADD,” kata Dewan Penasihat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung Utara, Rudi Fadli, Rabu (4/12/2024).

Proses mediasi ini sendiri berjalan sedikit alot. Sebab, para kepala desa menginginkan paling tidak tunggakan tersebut dibayarkan sebanyak tiga bulan. Tiga bulan tunggakan itu ialah ADD bulan Agustus sampai dengan September.

Dengan demikian, pada tahun 2024 ini, tunggakan ADD-nya hanya tinggal dua bulan saja. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tunggakan itu akan dibayarkan pada tahun berikutnya.

“Pihak pemkab menjamin, sebelum akhir tahun ini, dua bulan ADD yang dijanjikan akan dibayar,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Deaa Tanjungraja, Yunis Adhar mengatakan, kucuran ADD itu sangat penting bagi pemerintah desa. Tanpanya, para aparatur desa mulai dari kepala desa hingga ketua RT tidak akan mendapat gaji.

“Alat tulis kantor juga berasal dari ADD,” jelas dia.

Di samping itu, keberadaan ADD ini juga akan dapat menepis prasangka buruk yang kerap dialamatkan kepada para kepala desa selama ini. Sebab, tak jarang terdengar di telinga mereka bahwa gaji aparatur itu memang sengaja tidak mereka salurkan.

“Padahal kan, gimana mau bayar gaji kalau dari pemkabnya saja belum ke luar,” kata dia.

Dua hari belakangan ini beredar surat pemberitahuan unjuk rasa damai dari Apdesi. Pemicunya karena tidak ada kejelasan kapan lima bulan tunggakan ADD 2024 akan disalurkan. Ditambah lagi, terdapat perkataan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menimbulkan ketersinggungan saat rapat bersama kepala desa terkait ADD belum lama ini.