Akan Digusur Pemprov, Ratusan Pedagang Way Halim Mengadu ke LBH

  • Bagikan
Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi menerima pengaduan para pedagang PKOR Way Halim, Jumat (23/12/2016),

TERASLAMPUNG.COM — Ratusan pedagang di PKOR Way Halim Bandarlampung yang tergabung mengadukan nasibnya kepada LBH Bandarlampung, Jumat (23/12/2016), karena terancam digusur Pemprov Lampung. Mereka diwakili puluhan pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang dan Usaha Kecil (PPUK) PKOR Way Halim.

Menurut para pedagang, Pemprov Lampung berencana memagar kawasan PKOR Way Halim dengan tembok beton, dengan alasan kawasan tersebut akan dijadikan kawasan olah raga, ruang terbuka hijau dan pengamanan aset .

Mereka menilai pemagaran tersebut merupakan sikap arogansi pemerintah terhadap para pedagang.

Seorang pedagang di PKOR Way Halim mengaku, beberapa waktu lalu dirinya dan para pedagang lainnya mendaparkan surat peringatan dari Pemprov Lampung agar menghentikan segala aktivitas di dalam kawasan PKOR.

Menurutnya, para pedagang sudah mencoba menginisiasi untuk bertemu dengan Gubernur dengan melayangkan surat audiensi.

“Kami sudah mengirimkan surat tiga kali kepada Gubernur agar bisa bertemu, tetapi tidak mendapatkan respons. Kami justru mendapatkan surat yang menyatakan bahwa organisasi kami (PPUK) tidak terdaftar di Kesbangpol Provinsi,” katanya.

Para pedagang itu menyesalkan sikap Pemprov Lampung yang mereka nilai semena-mena

“Dulunya tempat itu (tempat berjualan di PKOR Way Halim) kawasan telantar dan tidak produktif dan jadi tempat pembuangan sampah.Ktika malam kawasan tersebut dulu terlihat menyeramkan. Kemudian pada 2012 kami mencoba jualan di sana untuk mengais rezeki hingga ramai seperti sekarang. Di sana kami usaha kecil-kecilan, membuka warung, dan menyewakan alat hiburan,” kata seorang pedagang.

Direktur LBH Bandarlampung, Alian Setiadi, mengecam sikap arogan Pemprov Lampung tersebut.

“Kami menyayangkan Pemprov tidak mendengarkan aspirasi masyarakat sekitar dan berdampak pada hilangnya mata pencarian masyarakat sekitar. Menyayangkan sikap Pemprov yang gegabah menganggap organisasi PPUK yang dibentuk oleh masyarakat itu ilegal,” kata Alian.

Alian meminta Gubernur Lampung meninjau ulang langkah penataan kawasan PKOR Way Halim karena akan menyebabkan ratusan pedagang kehilangan tempat mengais rezeki.

  • Bagikan
You cannot copy content of this page