Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Akhirnya DPRD Lampung Utara Sahkan APBD 2018

Akhirnya DPRD Lampung Utara Sahkan APBD 2018

1029
BERBAGI
Wakil Bupati Sri Widodo menyaksikan penandatangan RAPBD menjadi Perda APBD yang dilakukan oleh Ketua DPRD Lamp‎ura, Rachmat Hartono ,Rabu (27/12/2017).

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi –DPRD Lampung Utara akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) tahun 2018 menjadi Perda APBD‎ 2018, di gedung DPRD, Rabu  (27/12/2017).

Sebelumnya pengesahan APBD Lampung Utara 2018 sempat gagal karena jumlah anggota Dewan yang bersidang tidak kuorum,

Total nilai APBD Lampura tahun anggaran 2018 mendatang mencapai Rp1.897.967.275.936‎.

Sidang paripurna pengesahan Perda APBD ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Rachmat Hartono dan dihadiri tak kurang dari 41 koleganya. Namun, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara tak terlihat hadir dan mendelegasikannya kepada Wakil Bupati Sri Widodo.

Sidang sendiri berjalan cukup lancar meski para peserta unjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB) menggelar aksi di halaman kantor DPRD.

‎”Laporan hasil pembahasan panitia kerja badan anggaran DPRD tentang RAPBD disampaikan untuk memberikan gambaran kepada sidang paripurna tentang proses kerja dalam membahas RAPBD,” kata Sekretaris Panja Banang DPRD, Tri Purwo Handoyo saat diminta membacakan laporannya dalam sidang.

Tri mengatakan, pembahasan yang mereka lakukan ini menggunakan pelbagai bahan seperti nota keuangan, dokumen RAPBD, hasil rapat konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, ‎hasil rapat seluruh komisi – komisi dengan para Organisasi Perangkat Daerah.

“Hasilnya, ‎Panja berkesimpulan perlu ada penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah dan lebih memprioritaskan pelbagai program yang berkaitan langsung dengan masyarakat,” paparnya.

Menurutu Tri, RAPBD Lampura tahun 2018 mendatang mencapai Rp1.897.967.275.936‎. Adapun sumber pendapatan RAPBD 2018 antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp133.231.503.583, dan dana perimbangan sebesar Rp1.323.932.496.797, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 440.803.275.556.

APBD ini sendiri terbagi dalam dua bagian belanja daerah, yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan total Rp1.877.056.834.286. Belanja tidak langsung diperkirakan mencapai Rp1.135.187.831.060, sedangkan belanja langsung dialokasikan sebesar Rp741.869.003.226.

“Semoga RAPBD ini dapat disetujui menjadi Perda APBD,” kata dia.

Usai pembacaan laporan tersebut, Syamsu Nurman dari Fraksi PKB melakukan interupsi kepada pimpinan sidang. Syamsu ingin mempertanyakan besaran anggaran tak terduga dalam RAPBD tahun 2018 yang mencapai Rp120 Miliar. Menurutnya, harus ada penjelasan konkret terkait anggaran itu agar tak ada persoalan di kemudian hari.

“Saya hanya mengingatkan supaya tidak terjadi apa – apa di kemudian hari,” tegas Syamsu.

‎Setelah interupsi itu, Rachmat Hartono kemudian melanjutkan sidang dan mempertanyakan kepada para koleganya ‎apakah RAPBD ini dapat ditingkatkan menjadi Perda APBD.

“Apakah RAPBD ini dapat disetujui dan ditingkatkan statusnya menjadi Perda?” tanya Rachmat yang langsung dengan perkataan setuju oleh seluruh anggota DPRD yang hadir.

Setelah disetujui, Rachmat kemudian mempersilakan Wakil Bupati Sri Widodo menyampaikan pendapat akhirnya tentang RAPBD. Dalam kesempatan itu, Sri Widodo ‎menyampaikan, dengan persetujuan RAPBD ini maka dalam waktu yang tak lama lagi, APBD Lampura tahun 2018 akan memiliki landasan hukum. Namun, sebelum itu, RAPBD ini masih harus dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Tujuannya, supaya pelbagai kebijakan yang akan dilakukan ol‎eh Pemkab dapat selaras dengan kebijakan nasional dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta peraturan yang lebih tinggi.

“Semoga berbagai upaya untuk meningkatkan kemakmuran daerah dan masyarakat dapat menjadi ladang amal bagi kita semua. Mari perkuat dan perkokoh jalinan kerja sama demi mewujudkan kemajuan yang semakin baik lagi,” harap dia.

Loading...