Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi– Aksi unjuk rasa ribuan aparatur desa di Lampung Utara (Lampura) terkait Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 ternyata dipicu oleh janji manis petinggi – petinggi Pemkab Lampura sendiri.
Mereka berjanji akan membayar secara bertahap tunggakan ADD pada awal Mei ini. Sayangnya, hingga memasuki pekan kedua bulan Mei, janji itu tak kunjung terealisasi. Inilah yang memicu ribuan aparatur desa menggelar unjuk rasa di halaman kantor Pemkab Lampura hari ini.
Mereka berjanji akan membayar secara bertahap tunggakan ADD pada awal Mei ini. Sayangnya, hingga memasuki pekan kedua bulan Mei, janji itu tak kunjung terealisasi. Inilah yang memicu ribuan aparatur desa menggelar unjuk rasa di halaman kantor Pemkab Lampura hari ini.
Janji itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas Bupati, Sri Widodo melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Samsir dalam rapat bersama pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Kamis (12/4/2018). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Asisten I Sekkab Bidang Pemerintahan, Yuzar, Kepala Bagian Hukum (yang baru), M. Rezky dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Suwito.
“Kami hanya ingin menagih janji pak Plt. Bupati yang disampaikan oleh pak Sekkab pada pertengahan April lalu. Mereka berjanji akan membayar secara bertahap tunggakan ADD sebanyak dua bulan pada bulan ini,” tegas Ketua Apdesi Lampura, Sulki, Rabu (9/5/2018).
Alih – alih menepati janji yang telah disepakati, kata Sulki, Pemkab malah (akan) melakukan lelang proyek pembangunan tahun 2018. Padahal, kondisi keuangan Lampura tidak begitu mendukung untuk menggelar proyek. Terlebih, hasil kesepakatan tentang pembayaran dua bulan ADD itu telah mereka sampaikan kepada bawahannya masing – masing.
“Jelas kami sangat kecewa karena bukannya menepati janjinya, Pemkab Lampura malah (akan) melelang proyek.
Sementara, Wakil Ketua Apdesi, Marpian menyatakan, aksi yang mereka lakukan hari ini bebas dari muatan politik. Mereka bosan ‘dininabobokan’ dengan janji – janji yang tak pernah terbukti.
“Aksi ini murni hanya untuk menanyakan kepada Pemkab Lampura kapan hak kami itu bisa kami terima. Jangan kaitkan aksi ini dengan politik karena biar gimana juga pemerintah desa merupakan bagian dari Pemkab,” papar Kepala Desa Bumiraya, Abung Selatan itu.
Sebelumnya, sekitar 4.000-an aparatur desa berunjuk rasa di halaman Pemkab Lampura pada pagi tadi. Mereka menuntut kejelasan kapan ADD 2017 dan 2018 dapat mereka terima. Sayangnya, bukannya mendapat kepastian kapan mereka dapat menerima haknya, mereka malah kembali diberi angin surga oleh perwakilan pejabat Pemkab Lampura.
