Beranda Politik Alasan Pentingnya Keterbukaan Informasi dalam Pilkada Menurut Ketua KI Lampung

Alasan Pentingnya Keterbukaan Informasi dalam Pilkada Menurut Ketua KI Lampung

451
BERBAGI
Ketua Komisi Informas Pubik Lampung, Dery Hendryan
Ketua Komisi Informas Pubik Lampung, Dery Hendryan

TERASLAMPUNG.COM– Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Dery Hendryan, menyatakan keterbukaan informasi publik sangat penting dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada 2019 mendatang. Sebab, menurut Dery, Pilkada adalah untuk memilih calon kepala daerah yang akan memimpin sebuah daerah selama lima tahun.

“Kepala daerah termasuk pejabat publik. Maka,proses pemilihannya harus benar-benar bersih sejak awal. Kalau ada problem sejak awal atau masalah di hulu, maka akan bermasalah pula pada tahapan selanjutnya,” kata Dery, di sela-sela acara Deklarasi Komitmen Keterbukaan Informasi Publk Pilkada Serentak 2019 di Hotel Sheraton Lampung, Rabu (13/12/2017).

Menurut Dery. dalam konteks pelaksanaan Pilkada serentak, KPU dan Bawaslu mendorong semua peserta Pilkada baik parpol maupun calon kepala daerah untuk memulai untuk transparan. Hal itu karena menurut UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, parpol termasuk badan publik.

“Sebagai badan publik, maka semestinya parpol juga membuka akses terhadap siapa pun untuk mendapatkan informasi publik,” kata Dery.

Dery mengatakan, dana kampanye yang dimiliki oleh parpol atau calon kepala daerah termasuk salah satu yang seharusnya dibuka secara transparan.

“Bawaslu harus bisa memastikan tidak terjai money politic dalam Pilkada. Untuk itu, ada baiknya kita kawan bersama-sama masalah dana parpol dan peluang money politic ini.Kitak kawal bersama-sama sesuai tupoksi masing-masing,” katanya.

 

Dery menegaskan, jika proses Pilkada dilakukan secara transparan, maka akan menjadi poin awal untuk bsa mencptakan proses demokrasi yang akuntabel dan partisipatif.

“Jadi yang penting bukan semata-mata hasil pilkada. Prosesnya juga penting. Terkait hal itu, kita tidak bisa membiarkan KPU dan Bawaslu sendirian. Media sebagai salah satu pilar demokrasi juga harus mengawal keterbukaan informasi,” katanya.

Mas Alina Arifin

Loading...