Alex Noerdin Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pembelian Gas Bumi

  • Bagikan
Alex Noerdin ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi, Kamis (16/9/2021). Ia langsung ditahan Kejagung.
Alex Noerdin ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi, Kamis (16/9/2021). Ia langsung ditahan Kejagung.

TERASLAMPUNG.COM — Kejaksaan Agung menahan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Alex Noerdin dan mantan Komisaris Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE Sumsel) Muddai Madang.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh di periode 2010-2019.

“Keduanya ditahan selama 20 hari terhitung sejak hari ini, 16 September 2021. Saudara AN ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara saudara MM ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 16 September 2021.

Menurut Leonard, mantan Gubernur Sumatera Selatan itu diduga meminta alokasi gas bagian negara dari Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) untuk PDPDE Sumsel.

“Tersangka AN menyetujui dilakukannya kerja sama antara PDPDE Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) membentuk PT PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PDPDE Sumsel untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara,” kata Leonard.

Sedangkan Muddai Madang, diduga menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee marketing dari PT PDPDE Gas. Namun, Leonard enggan menyebut besaran aliran dana yang diterima oleh Alex maupun Muddai.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan mantan Direktur Utama PDPDE Sumsel Caca Isa Saleh S dan Direktur DKLN merangkap Direktur PT PDPDE Gas, A. Yaniarsyah Hasan sebagai tersangka. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara yang ditimbulkan mencapai US$30,194 juta.

Angka itu berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama 2010-2019. Adapun kerugian lain sebesar US$63.750 dan Rp2,131 miliar merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.

Awal Kasus 2010

Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan, kasus ini bermula pada 2010 saat Pemprov Sumatera Selatan memperoleh alokasi dana untuk membeli gas bumi bagian negara dari DARI J.O.B PT. Pertamina, Talisman Ltd. Pasific Oil and Gas Ltd., Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak Dan Gas (BP MIGAS) atas permintaan Gubernur Sumsel.

Berdasarkan keputusan Kepala BP Migas , yang ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara itu adalah BUMD Provinsi Sumsel (Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatra Selatan (PDPDE Sumsel).

Dengan alasan PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, yaitu PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN), membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15% untuk PDPDE Sumsel dan 85% untuk PT DKLN.

Penyimpangan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan BPK RI sebesar US$ 30.194.452.79 yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.

Ada juga  kerugian keuangan negara sebesar US$ 63.750,00 dan Rp 2.131.250.000. Yaitu, setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.

Kejaksaan Agung menjerat Alex Noerdin dan Maddai dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 dan Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dewira

  • Bagikan