Beranda Kolom Sepak Pojok Anak PKI Menonton Film G-30 S PKI

Anak PKI Menonton Film G-30 S PKI

2678
BERBAGI

Film G-30 S PKI dalam beberapa hari terakhir kembali menjadi polemik. Polemik tentang film besutan sutradara kondang Arifin C. Noer seperti ritus: selalu muncul pada paro akhir bulan September.

Kini polemik menjadi lebih memanas karena disertai bumbu isu terkait Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Jenderal Gatot ngotot agar prajurit TNI menyaksikan film itu dengan cara menonton bareng (nobar). Banyak elemen mendukung. Nobar film G-30 S PKI pun terjadi di mana-mana. Termasuk di Lampung.

Banyak tudingan tak sedap diarahkan kepada Jenderal Gatot. Namun, apa pun itu, ia sebagai prajurit TNI yang memiliki ikatan batin dengan para pendahulunya punya alasan untuk ngotot menggelar nobar. Dan, polemik seperti “diselesaikan” dengan kehadiran Presiden Jokowi yang ikut nobar.

Saya lahiir empat tahun setelah tragedi 30 September 1965 meletus. Saat film itu pertama kali dirilis pada awal era 1980-an, saya ikut nobar bersama ratusan kawan SMP. Kami menonton film itu karena dipaksa pihak sekolah. Kami menonton di sebuah gedung bioskop yang di luar waktu tayang film tersebut biasa menyuguhkan film India dan film Indonesia yang sedang hits pada masanya.

Setelah itu, setiap tahun pada menjelang 30 September, TVRI selalu menayangkan film G-30 S PKI. Berhenti setelah Soeharto berhenti sebagai Presiden RI dan Indonesia (seolah-olah) masuki era reformasi.

Dulu, ketika daya nalar dan kritis saya pas-pasan alias hanya “makan bacaan” buku produk Orde Baru, saya meyakini film itu sungguhan. Soeharto adalah pahlawan besar, sedangkan PKI dan anak keturunannya pastikan penjahat superkejam.

Hingga hari ini, masih banyak orang alergi dengan anak keturunan PKI. Beberapa kawan saya pernah susah gara-gara orang tuanya konon terkait PKI.  Untunglah keluarga saya bukan keluarga PKI, sehingga saya tidak seburuk nasib beberapa kawan.  Ayah saya meskipun menjabat sebagaii lurah pada era Soekarno, bukanlah lurah yang merah dan ada bau-baunya PKI. Paman saya seorang anggota TNI yang ikut “membasmi orang-orang PKI” di wilayah Jawa Tengah. Kakak sulung saya a nggota TNI dan sudah pasti sudah lolos dari “bersih diri”, lolos screennig dari kemungkinan terlibat PKI.

Sementara di belahan desa lain. di keluarga lain, banyak yang nesrtapa karena dicap PKI. Runyamnya, ada pula di antara mereka sebenarnya tidak tahu menahu dengan PKI. kepala desa lain seangkatan ayah saya, banyak yang dicap merah. Keluarganya jadi susah.

Dalam hal ini, saya lebih beruntung dibanding Presiden Joko Widodo atau Mul kawan SD saya. Pak Jokowi pernah santer dituduh PKI. Bahkan, ada orang entah merasa mendapatkan otoritas dari mana minta Jokowi tes DNA segala hanya untuk membuktikan asal-usul Jokowi jelas.

Mul, kawan SD saya juga pernah diauhi teman-temannya karena ayahnya dicap PKI dan dibuang ke Pulau Buru. Mul sudah pasti juga ikut nobar film G-30 S PKI saat sekolah SMP.

Setelah belasan tahun film G-30 S PKI selalu disetel di TVRI, setelah PKI dinyatakan dilarang hidup di negeri ini, kini tiba-tiba ngomongin PKI dan bukan PKI menjadi sangat penting. Tidak peduli orang tidak pernah belajar soal partai komunis atau belajar tentang ajaran Marx dan Lenin, semua sudah merasa fasih A sampai Z tentang PKI. Orang begitu gampang menuduh pihak lain sebagai PKI hanya karena berbeda pandangan dan pilihan politilk.

Mungkin saja, dalam keriuhan orang mau benar sendiri, seorang jagal yang tega merampok harta orang lain dengan melepaskan peluru dari moncong senjata api rakitan pun bisa berteriak “ganyang PKI!”…

Ah… saya menjadi berandai-anda. Seandainya hari ini ada anak keturunan PKI di antara kerumuman orang ramai dan berteriak “awas PKI!” pun orang akan percaya bahwa dia pasti bukan keturunan PKI.

Keturunan PKI, apa pentingnya diperdebatkan hari ini, ketika mereka lahir pada tahun 1980-an, 1990-an, atau 2000-an? Pertanyaan ini mungkin tidak populer dan akan menjadi hambar dan bisa dituduh sebagai pertanyaan orang yang mendukung PKI bangkit.

Ketika politik dianggap seperti pasar malam dan manusia  dihargai lebih karena status sosial plus materi yang dimilikinya, maka membicarakan PKI dan bukan PKI akan lebih seksi dibanding bicara soal korupsi. Kita seolah bisa memaklumi dan memberi ampun — bahkan rasa hormat yang lebih– kepada Pak Bendot yang korupsi uang negara hingga puluhan miliar rupiah. Namun, kita akan bisa benci tujuh turunan kepada orang yang disangka PKI atau “yang lain dari kita” karena pilihan politiknya berbeda.

Kali ini saya tidak tertarik nobar film G-30 S PKI. Saya sudah mual karena sudah belasan kali menonton pada era Orde Baru. Saya ogah ikut-ikutan seperti beberapa tetangga saya yang sengaja bikin nobar agar dibilang mendukung Pancasila atau segolongan dengan para pahlawan nan heroik yang sangat mencintai bangsa dan negara.

Saya lebih suka nonton stand up comedy dan menyetel ulang CD Sponge Bob….

Oyos Saroso H.N.