Beranda Views Opini Analisis Kebencian Obor Rakyat

Analisis Kebencian Obor Rakyat

347
BERBAGI
Oleh Andreas
Harsono*
Andreas Harsono (foto dok. andreasharsono.net)
Ketika
Bagir Manan, seorang pensiunan hakim dan kini ketua Dewan Pers, bicara soal
Obor Rakyat, dia berpendapat, “Sampai saat ini kita tidak temukan
perusahaan ini diselenggarakan badan usaha berlandas hukum. Oleh itu karyanya
tidak di-cover undang-undang pers …. Alamat bohong, semua redaksi nama
samaran,” ujarnya.
Menurut
Bagir Manan, Dewan Pers melindungi media jika persyaratan terpenuhi. “Ini
tidak memenuhi sehingga … di luar jangkauan Dewan Pers.” Singkatnya, Dewan
Pers mempersilahkan polisi bertindak.
Namun
Darmawan Sepriyossa dari Obor Rakyat menulis mereka “partisan … tidak cover
both sides
” namun “ … media partisanlah yang selalu mengiringi atau turut serta
dalam sejarah kebangkitan sebuah negara.”
Darmawan
mencontohkan Suara Independen, penerbitan tanpa izin zaman Orde Baru, ketika
beberapa wartawan mereka dihukum penjara pada 1995 karena melanggar pasal 154
KUHP (menyebarkan kebencian terhadap pemerintah) serta UU Pokok Pers 1982
(terbit tanpa izin).
Selain
Darmawan ada Setyardi Budiono. Keduanya pernah kerja buat majalah Tempo.
Setyardi dikeluarkan dari Tempo karena soal keuangan. Pada 2007, duet ini
menyerang Tempo ketika Tempo bikin investigasi penggelapan pajak Asian Agri, menurut
Metta Dharmasaputra dalam buku Saksi Kunci.
Salah
satu cara pandang terhadap jurnalisme adalah menghitung apakah Obor Rakyat
memenuhi 10 elemen jurnalisme. Ini analisis Bill Kovach dan Tom Rosenstiel
dalam dua buku mereka The Elements of Journalism dan Blur: How to Know What’s
True in the Age of Information Overload.
1.Menurut
Kovach dan Rosenstiel, kewajiban utama jurnalisme adalah mencari kebenaran.
Rasanya repot membela Obor Rakyat ketika mereka fitnah kandidat presiden Joko
Widodo sebagai bukan Muslim.
2.
Loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara. Darmawan menulis
loyalitasnya kepada ” … kalangan Muslim, mayoritas yang ironisnya justru
tak pernah menjadi tuan di negerinya sendiri.” Made Tony Supriatma dari
Indoprogress menulis bahwa argumentasi Darmawan bahaya, “Kondisi mental inilah
yang memberikan pembenaran (orang) melakukan kekerasan. Orang Hutu di Rwanda
–yang mayoritas– merasa menjadi korban orang Tutsi. Mereka menyembelih orang
Tutsi dengan pembenaran bahwa semua penderitaan Hutu karena orang Tutsi.”
3.
Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Darmawan mengakui dia tak lakukan
cover both sides. Suara Independen, terbitan Aliansi Jurnalis Independen,
sebaliknya adalah media yang berusaha verifikasi.
4.
Wartawan boleh berpihak namun harus independen, menurut Kovach dan Rosenstiel.
Pada 1995, ketika bersaksi buat Tri Agus Susanto Siswowiharjo, redaktur
penerbitan Kabar dari Pijar, wartawan senior Atmakusumah Astraatmadja bicara
soal “jurnalisme advocacy.”
Maksudnya,
ingin perubahan atau penyadaran atau semacam warning bahwa ada sesuatu yang
harus diubah. Advokasi tak salah tapi ia harus independen. Siswowiharjo orang
independen, bukan bayaran, Kabar dari Pijar penerbitan sederhana. Saya belum
tahu apakah Obor independen dari kubu Prabowo S. Djojohadikusumo dan Hatta Rajasa.
5.
Wartawan harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan.
Darmawan mengatakan Obor Rakyat mau memantau Jokowi karena media tak kritis
terhadap Jokowi. Media yang mana? TV One dan MNC bela kandidat Prabowo, menurut
Reuters. Bahkan Jokowi kalah dari segi pemberitaan televisi. Memantau politisi
juga tidak lewat fitnah.
6.
Wartawan harus memberi forum bagi publik untuk menguatkan demokrasi. Obor
Rakyat
tak memberi tempat untuk penguatan demokrasi. Obor malah membahayakan
proses pemilihan umum di Indonesia. Taufik Basari dari kubu Jokowi menuduh Obor
melanggar UU Pemilihan Umum tahun 2008 dengan kampanye hitam.
7.
Wartawan harus berusaha membuat hal penting jadi menarik dan relevan. Obor
Rakyat
tentu saja tak taat elemen ini. Obor malahan sensasional.
8.
Wartawan harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional. Obor tak
proporsional.
9.
Jurnalisme harus mendengarkan hati nurani karyawannya. Saya belum bisa menilai
apa duet tersebut memberi tempat kepada hati nurani.
10.
Warga punya tanggungjawab terhadap jurnalisme.
Kalau
dilihat dari teori Kovach dan Rosenstiel, saya kira, Obor tak terlihat sebagai
produk jurnalisme.
Namun
masih banyak hal belum terungkap. Bagaimana kaitan Setyardi dengan orang Istana
Merdeka? Velix Wanggai? Andi Arief? Apa kaitan Obor Rakyat dengan pekerjaan
Setyardi sebagai komisaris perusahaan negara? Berapa rupiah mereka habiskan
buat percetakan 100,000 eksemplar? Sistem distribusinya berapa rupiah? Mengapa
pesantren sengaja diberi gratis? Siapa lagi terlibat dalam Obor?
Walau
bukan jurnalisme, bukankah Darmawan-Setyardi bebas berpendapat? Mereka punya
hak mencerca Jokowi bukan? Mereka berhak curiga Jokowi keturunan Cina
Singapura? Tidakkah mereka berhak menulis Jokowi bukan Muslim? Mereka berhak
mengatakan Jokowi akan angkat Muslim Syiah sebagai menteri agama? Mereka boleh
kecam Jokowi bela Ahmadiyah, Kristen, Syiah dan seterusnya? Mereka berhak
ungkapkan sektarianisme dan rasialisme?
Saya
kira prinsip kebebasan berpendapat harus dihormati di Indonesia.
Kalau
duet tersebut dikriminalkan, bagaimana dengan ribuan pemakai sosial media? Tiap
hari saya baca status Facebook berisi fitnah. Setiap menit ada olok-olok
terhadap Prabowo maupun Jokowi di Twitter. Kompasiana, sebagai tempat blogger,
banyak berisi fitnah.
Kalau
mau, polisi bisa pakai KUHP buat jerat mereka. Sederhana sekali. KUHP memuat
sejumlah pasal soal pencemaran nama baik. KUHP melarang seseorang sengaja
mengeluarkan pernyataan, lisan maupun tertulis, yang mencemarkan reputasi orang
lain. KUHP juga mengandung pasal siar kebencian (hate speech). Hukumannya
penjara.
Tapi
harus dibedakan antara free speech dan hate speech.
Kritik
adalah free speech. Olok-olok calon presiden adalah free speech. Kritik
terhadap Jokowi ingkar janji sebagai gubernur Jakarta adalah free speech. Human
Rights Watch berpendapat hukuman pidana adalah penyelesaian yang tak sebanding
dengan pencemaran reputasi seseorang. Human Rights Watch mengusulkan para
pejabat di Indonesia sebaiknya dilarang mengajukan tuntutan pidana soal free
speech
. Jokowi maupun Jusuf Kalla tak perlu mengajukan gugatan soal nama baik.
Hate
speech
adalah perbuatan kriminal, menurut International Convenant on Civil and
Political Rights. Negara punya tanggungjawab melarang serta menghukum pelaku
siar kebencian terhadap etnik, agama atau bangsa. Hate speech punya tiga unsur:
menyiarkan kebencian terhadap agama, etnik atau bangsa tertentu; mendorong
diskriminasi; serta menganjurkan kekerasan.
Obor
Rakyat
mungkin tak menganjurkan kekerasan namun ia mengandung unsur kebencian
dan diskriminasi terhadap non-Muslim. Kalau pun Jokowi orang Kristen atau
keturunan orang Cina Singapura, apakah dia tak berhak untuk mencalonkan diri
sebagai presiden? Obor Rakyat tersirat menganjurkan diskriminasi terhadap warga
Kristen dan etnik Tionghoa. Singkatnya, Obor Rakyat bukan persoalan
mengolok-olok Jokowi, tapi menyiarkan kebencian terhadap non-Muslim maupun
minoritas Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia.
* Andreas
Harsono menulis buku “Agama” Saya Adalah Jurnalisme serta terlibat
penterjemahan dua buku Bill Kovach dan Tom Rosenstiel ke Bahasa Indonesia.  Tulisan ini bersumber dari blog
http://www.andreasharsono.net. Tulisan ini juga dimuat di Gatra minggu keempat Juni 2014. Kami memuat kembali tulisan ini karena alasan isunya aktual dan penting bagi pencerahan publik.

Tulisan Terkait: Tentang Darmawan Sepriyossa, “Obor Rakyat”, “Suara Independen”, dll.
Baca Juga: Tentang “Obor Rakyat” dan Saya