Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Anggaran KUA-PPAS Lampura 2019 Capai Rp1,9 Triliun

Anggaran KUA-PPAS Lampura 2019 Capai Rp1,9 Triliun

380
BERBAGI
Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS tahun anggaran 2019
Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS tahun anggaran 2019

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Pemkab dan DPRD Lampung Utara menandatangani nota kesepakatan rancangan kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2019 di gedung DPRD, Rabu (21/11/2018) sekitar pukul 15.35 WIB.

Penandatanganan nota kesepakatan ini dilakukan oleh Bupati Agung Ilmu Mangkunegara dan Ketua DPRD, Rachmat Hartono di hadapan 34 anggota DPRD lainnya. Dalam nota kesepakatan itu diketahui bahwa besaran anggaran KUA-PPAS Lampung Utara tahun anggaran 2019 mencapai Rp1.902.441.285.237.

Sebelum penandatanganan dilakukan, juru bicara Panitia Kerja Badan Anggaran yang bertugas membahas rancangan KUA-PPAS, Sandy Juwita mengatakan, secara keseluruhan ‎besaran anggaran pendapatan dalam rancangan KUA-PPAS diasumsikan mencapai Rp1,9 Triliun.

‎Anggaran – anggaran ini diperuntukan bagi dua kelompok belanja daerah, yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran belanja langsung mencapai Rp742.278.000.000, sedangkan anggaran belanja tidak langsung mencapai Rp1.207.160.259.755,00.

Selain itu, menurut Sandy, masih ada penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp70 Miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp23 Miliar. Adapun surplus atau defisit anggaran menyentuh nilai Rp46.996.974.518,00.

“Semoga laporan hasil pembahasan ini dapat dituangkan dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD Lampung Utara sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme selanjutnya,” tuturnya.

Di tempat sama, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara mengapresiasi laporan hasil pembahasan Panja Banggar terkait KUA-PPAS. Laporan ini merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum nota kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif ditandatangani.

Dokumen kesepakatan KUA-PPAS merupakan landasan bagi pihak eksekutif dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019 yang akan segera mereka sampaikan.

“Semoga, RAPBD tahun 2019 ini dapat segera dibahas dan disetujui supaya pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien,” harap dia.